WFH Tiap Jumat, Kejari Medan Pastikan ASN dan Jaksa Tetap Terawasi
Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan mulai menerapkan program kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) hingga jaksa, Jumat (17/4/2026).
Penerapan WFH ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat dalam upaya penghematan energi dan bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan tersebut diberlakukan setiap hari Jumat.
Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Medan, Valentino Harry Manurung, mengatakan WFH tidak diberlakukan bagi seluruh ASN dan jaksa di lingkungan Kejari Medan, melainkan hanya sebagian agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
“Iya, WFH mulai Jumat ini. Tidak semua pegawai WFH, ada pembagiannya. Sebagian tetap bekerja dari kantor atau work from office (WFO) karena berkaitan dengan pelayanan publik seperti tilang, pengembalian barang bukti, serta administrasi surat-menyurat,” ujarnya saat diwawancarai melalui sambungan telepon.
Pada hari pertama penerapan WFH, Valentino menyebutkan sebanyak 84 ASN dan jaksa bekerja dari rumah, sementara 74 lainnya tetap bekerja dari kantor.
Baca juga : Pemko Medan Tindak Tegas ASN WFH Nakal, Sanksi Menanti
Ia juga menjelaskan bahwa presensi pegawai yang menjalankan WFH hanya dapat dilakukan di sekitar Kantor Kejari Medan yang beralamat di Jalan Adinegoro No. 5, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur.
Baca Juga:
“Sebanyak 84 orang WFH dan 74 orang WFO. Presensi pegawai WFH hanya bisa dilakukan di sekitar kantor. Setelah melakukan presensi, pegawai dapat melanjutkan pekerjaan dari rumah,” ucapnya.
Valentino menegaskan, ASN dan jaksa yang menjalankan WFH tetap berada dalam pengawasan. Jika ditemukan melakukan aktivitas di luar kepentingan pekerjaan, seperti bepergian atau berlibur, maka akan dilaporkan ke Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara untuk dikenakan sanksi.
“Tentunya ada pengawasan. Walaupun bekerja dari rumah, pegawai tetap wajib melakukan presensi dan membuat laporan kepada pimpinan. Jika terbukti bepergian atau berlibur saat WFH, akan dilaporkan ke Pengawasan Kejati Sumut,” tegasnya.
Artikel Terkait
