Dugaan Korupsi Dana BOS Mengemuka, APH Diminta Periksa Kepala SMP Negeri 1 Sidikalang
Aparat penegak hukum (APH) diminta segera melakukan pemeriksaan pengelolaan dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) SMP Negeri 1 Sidikalang dengan alasan terindikasi dugaan korupsi.
Dibaca Juga : THR 2026, Disnaker Medan Masih Menanti Edaran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Permintaan itu disampaikan pemerhati pendidikan, Robinson Simbolon melalui media di Sidikalang, Jumat (27/2/2026). Robinson menyebutkan dari informasi yang didapat terkait pengelolaan dana BOS SMP Negeri 1 Sidikalang disinyalir diselewengkan.
Seperti belanja pengadaan buku diduga fiktif, bangunan sekolah, dekorasi ruang kepala sekolah, mobiler, dan lainnya sumber dana BOS diduga sarat korupsi.
“Kami mendapat info dana BOS banyak disalahgunakan yang tidak dominan mendukung kebutuhan pendidikan. Anehnya dugaan kami juga, isunya menjadi temuan oleh tim pemeriksaan keuangan yaitu BPK, APIP, Inspektorat saat pemeriksaan sampling,” kata Robinson.
Ironinya, menurut Robinson, atas dugaan dana BOS diselewengkan, dikabarkan oknum bendahara di Sekolah tersebut sampai membuat surat pernyataan bermaterai berbunyi.
“Selama bulan Januari-Desember 2025, sebagai bendahara BOS tidak pernah turut serta dalam hal penyediaan dan belanja barang untuk kebutuhan SMP Negeri 1 Sidikalang. Dalam hal ini saya menandatangani laporan pengeluaran dana BOS, sebagai bentuk tanggung jawab moral karena diberi tugas tambahan bendahara. Apabila dikemudian hari ada sesuatu kekeliruan yang menyangkut perbelanjaan yang tidak sesuai juknis BOS, bukanlah merupakan tanggung jawab saya,” ujar Robinson.
Baca Juga:
Surat tertanggal Sidikalang 24 Februari 2026 melampirkan nama bendahara dan kepala sekolah. Maka dari itu, Robinson meminta APH supaya segera bertindak melakukan pemeriksaan terhadap dana BOS SMPN 1 Sidikalang yang disinyalir terindikasi korupsi.
Terpisah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Kabupaten Dairi, Rahmatsyah Munthe, ketika dikonfirmas melalui telepon membenarkan tim BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan di Kabupaten Dairi sejak 18 Februari 2026 dan proses masih berjalan.
Untuk informasi pemeriksaan detailnya terhadap SMPN 1 Sidikalang, lanjutnya, tidak diketahui persis, tetapi ia akui pemeriksaan telah berjalan.
Dibaca Juga : Menteri Perdagangan Republik Indonesia Kunker ke Tebing Tinggi, Dorong UMKM Tembus Ekspor
Sementara, Kepala SMPN 1 Sidikalang, Hotnida Lubis ketika dicoba melalui whatsapp dan panggilan telepon belum direspons.
Artikel Terkait
