Pansus DPRD Soroti Krisis PDAM Tirta Tanjung, Pemkab Diminta Bertindak
Plt Sekretaris DPRD Batu Bara, Adri Aulia Harahap, mengatakan Panitia khusus (Pansus) LKPj Bupati Batu Bara memberikan respons atas kondisi PDAM Tirta Tanjung yang dinilai mati suri.
”Dalam rekomendasinya kemarin, Pansus DPRD mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan penyertaan modal pada tahun anggaran 2027 mendatang. Pansus juga merekomendasikan pemberian dukungan perbaikan sarana pada Perubahan APBD 2026,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).
Respons tersebut diungkapkan juru bicara Pansus LKPj, M Safi’i saat membacakan rekomendasi DPRD terkait LKPj Bupati Batu Bara tahun 2025.
Selain itu, dikatakan Adri, Pansus juga meminta agar hasil reses anggota DPRD dapat lebih diakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah, mengingat hal tersebut merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah.
Baca juga : Wali Kota Medan Turun Tangan, Akses Siswa Lewat Pipa PDAM Segera Ditangani
Sekedar diketahui, PDAM terpaksa menghentikan pasokan air bersih ke rumah pelanggan akibat terputusnya aliran listrik PLN. Aliran listrik ke perusahaan milik Pemkab Batu Bara ini terpaksa diputus PLN akibat tertunggaknya pembayaran rekening listrik.
Adapun penyebab tertunggaknya pembayaran tagihan listrik diakibatkan kondisi keuangan yang semakin menipis. Kondisi keuangan semakin menipis akibat tingginya biaya operasional dan perbaikan jaringan yang kerap mengalami kerusakan semakin membebani keuangan PDAM.
Baca Juga:
Selain itu, pembayaran dari pelanggan disebutkan tidak mencukupi biaya operasional perusahaan. Selain terputusnya aliran listrik, sudah hampir dua bulan PDAM Tirta Tanjung tidak membayarkan gaji pegawai serta iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Artikel Terkait
