BI Siantar Tegaskan Sinergi TPID–TP2DD, Upaya Kendalikan Inflasi Diperkuat
Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Pematangsiantar menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TPID–TP2DD) 2025.
Dibaca Juga : Kapolsek Siantar Marihat Sambangi Warga yang Viral karena Tak Terima Bansos, Begini Penjelasannya
Kegiatan ini bertujuan mendorong ketahanan pangan serta mempercepat laju perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Sisibataslabuhan.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Niagara, Parapat, Kabupaten Simalungun, Kamis (13/11/2025), diikuti oleh delapan kabupaten/kota di wilayah kerja Kantor Perwakilan BI Pematangsiantar, yakni Pematangsiantar, Simalungun, Batu Bara, Tanjungbalai, Asahan, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara (Labura), dan Labuhanbatu Selatan (Labusel).
Kepala Kantor Perwakilan BI Pematangsiantar, Ahmadi Rahman, mengatakan bahwa seluruh TPID telah menyusun strategi pengendalian inflasi melalui berbagai intervensi, seperti kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM). Menurutnya, pelaksanaan GPM perlu diperkuat agar tepat waktu, tepat sasaran, tepat lokasi, dan tepat komoditas.
“Tantangan struktural masih perlu kita dalami bersama agar pengendalian inflasi jangka panjang dapat terlaksana dengan baik,”.
Ahmadi juga menjelaskan pentingnya memperkuat kolaborasi antardaerah untuk mendukung swasembada pangan di Sumatera Utara (Sumut).
Baca Juga:
“Sinergi antara BI, pemerintah daerah, dan instansi terkait perlu diperkuat dalam menghadapi potensi tekanan inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN),” katanya.
Ia menambahkan bahwa implementasi Electronic Transaction Processing and Data (ETPD) perlu terus ditingkatkan dari sisi realisasi. Seluruh daerah, lanjutnya, telah membuka kanal pembayaran digital untuk mendorong kemudahan dan kelancaran transaksi masyarakat.
Dibaca Juga : BI Resmikan 30 UMKM Unggulan Simalungun, Siap Dongkrak Ekonomi Daerah
“Berkaca dari capaian TPID, evaluasi terhadap roadmap TP2DD juga perlu dilakukan guna mendukung penyusunan roadmap periode 2026–2030 yang lebih matang,” tuturnya.
Artikel Terkait
