Pemkab Simalungun dan BPK Gelar Pertemuan Awal untuk Pemeriksaan Anggaran 2024

Tim Pemeriksa Badan Pemeriksaan anggaran Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengadakan pertemuan awal dengan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun pada Selasa (11/3). Pertemuan ini berlangsung di Balai Harungguan Djabanten Damanik, Kantor Bupati Simalungun, Raya.

Kedatangan Tim BPK RI Perwakilan Sumut bertujuan untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap laporan keuangan Pemkab Simalungun tahun anggaran 2024.

Baca Juga: Tingkatkan Pengamanan dan Ketertiban, Rutan Kelas IIB Kabanjahe Kolaborasi dengan Polres Tanah Karo

Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Paula Henry Simatupang, memberikan arahan serta bimbingan kepada seluruh perangkat daerah terkait pelaksanaan pemeriksaan keuangan ini.

Bupati Simalungun, H. Anton Achmad Saragih, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan arahan yang diberikan oleh BPK RI. Ia berharap pemeriksaan ini dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel.

Dalam kesempatan tersebut, seluruh perangkat daerah diingatkan untuk berperan aktif selama proses pemeriksaan dengan bersikap responsif dan komunikatif dalam memenuhi permintaan informasi serta data yang diperlukan oleh tim pemeriksa.

Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya memastikan pengelolaan anggaran yang efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemkab Simalungun.

Baca Juga:

Kebakaran Hebat di Siantar Satu Rumah dan Dua Motor Ludes, Warga Selamat

Dengan digelarnya pertemuan awal ini, diharapkan proses pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Simalungun tahun anggaran 2024 dapat berjalan lancar dan transparan.

Siap Untuk Tampil Lebih Percaya Diri? Kunjungi Website Kami dan Temukan Layanan Salon Terbaik!

Pemkab Simalungun berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan yang akuntabel sesuai dengan arahan BPK RI.

Seluruh perangkat daerah diharapkan dapat bekerja sama dalam memberikan data serta informasi yang dibutuhkan guna memastikan pengelolaan anggaran yang lebih baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.