Wali Kota Medan Tegaskan Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Program Kerja

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Wass, menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang menjadi kebijakan pemerintah pusat tidak akan menghambat program kerja di Kota Medan.

“Saya rasa tidak terganggu, karena efisiensi yang disampaikan Pak Prabowo itu terkait perjalanan daerah dan pertemuan-pertemuan yang sama sekali tidak mengganggu program kerja,” ujar Rico Wass usai Rapat Paripurna DPRD Medan, Selasa (4/3/2025).

Baca Juga: Gubernur Sumut Targetkan Seluruh Wilayah Capai UHC dalam Dua Tahun

Menurutnya, pertemuan atau focus group discussion (FGD) yang biasanya dilakukan secara tatap muka ke depan dapat digelar secara daring. Hal ini dapat menghemat anggaran tanpa mengorbankan kelangsungan program pembangunan.

“Dilakukan secara online dapat menghemat biaya hotel, pesawat, makan, dan lainnya,” tambahnya.

Rico menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan pemerintah pusat tidak akan menghambat pembangunan di Medan. Pihaknya telah menyiapkan strategi serta kajian mendalam untuk memastikan kebijakan tersebut tetap mendukung pertumbuhan daerah.

“Adanya efisiensi anggaran bukan berarti pembangunan tidak terjadi, tetapi bagaimana caranya kita bisa menelaah mana yang perlu dan mana yang tidak perlu,” jelasnya.

Baca Juga:

Kebakaran Hebat di Siantar Satu Rumah dan Dua Motor Ludes, Warga Selamat

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan sebesar Rp306,69 triliun dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Siap Untuk Tampil Lebih Percaya Diri? Kunjungi Website Kami dan Temukan Layanan Salon Terbaik!

Instruksi tersebut tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Melalui Inpres ini, Presiden mengarahkan para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, serta Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk menerapkan langkah-langkah di berbagai sektor demi optimalisasi pembangunan dan pelayanan publik.