Krisis Pupuk Subsidi di Simalungun Memanas, Kajari Turun Tangan Gelar Rakor Lintas Sektoral
Merespons keluhan petani terkait sulitnya mendapatkan pupuk subsidi, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Simalungun bergerak cepat dengan menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral pada Kamis (30/4/2026). Pertemuan strategis ini bertujuan untuk mengurai benang kusut distribusi dan memastikan ketersediaan stok menjelang musim tanam.
Dibaca Juga : TNI AL Tertibkan Nelayan Deli Serdang di Selat Malaka, Diduga Langgar Jalur Internasional
Kajari Simalungun, H. Munawal Hadi, didampingi Kasi Intelijen Yudhi Saputra, memimpin langsung jalannya rapat yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Simalungun, Jenri Saragih, Manajer Penjualan PT Pupuk Indonesia Wilayah Sumut, Rizky Phonna, serta 13 distributor resmi wilayah Simalungun.
Kajari menegaskan bahwa Kejaksaan berkomitmen penuh dalam mengawal program ketahanan pangan nasional, salah satunya melalui pengawasan distribusi pupuk subsidi.
“Rapat ini difokuskan untuk mengidentifikasi akar permasalahan, baik dari sisi produksi maupun hambatan logistik. Kami juga menekankan optimalisasi peran Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) untuk mencegah adanya penyimpangan di lapangan agar pupuk benar-benar sampai ke tangan petani yang berhak,” tegas Munawal Hadi Kamis (30/4/2026).
Kepala Dinas Pertanian Simalungun, Jenri Saragih, mengungkapkan bahwa saat ini terjadi defisit stok sekitar 19,3% dari total kebutuhan yang diusulkan. Dampaknya paling dirasakan oleh petani jagung, padi kering, bawang, dan cabai.
“Realisasi penyaluran saat ini berada di angka 68,7%. Kami ingatkan kembali bahwa petani wajib terdaftar dalam sistem Simluhtan/e-RDKK untuk dapat menebus pupuk subsidi sesuai regulasi,” jelas Jenri.
Baca Juga:
Di sisi lain, PT Pupuk Indonesia Wilayah Sumbagut menjelaskan bahwa gangguan logistik akibat bencana alam di beberapa jalur distribusi utama menjadi pemicu tersendatnya pasokan.
Sebagai langkah konkret mengatasi kendala pasokan, pihak produsen melakukan re-rayonisasi. Sumber produksi dialihkan dari PIM Aceh ke PKT Bontang guna menjaga stabilitas stok di Simalungun, yang merupakan daerah prioritas ketiga di Sumatera Utara.
Saat ini, ketersediaan pupuk juga disangga oleh stok cadangan dari Lhokseumawe sebesar 50.000 ton urea dan 5.000 ton NPK. Para distributor diminta segera melakukan penebusan stok bulan April dengan mekanisme paralel antara stok lama dan stok baru.
Meskipun terjadi perubahan sumber produksi dari luar daerah, Kajari Simalungun memastikan bahwa harga eceran tertinggi (HET) di tingkat petani tidak akan mengalami kenaikan.
Kabar baik lainnya, proyeksi ketersediaan pupuk pada triwulan II dipastikan lebih aman menyusul adanya penambahan kuota pupuk subsidi secara nasional menjadi 9,55 juta ton.
Rapat koordinasi ini menghasilkan kesepakatan penguatan pengawasan guna mencegah praktik penjualan ilegal antarpetani atau penyelundupan pupuk ke luar wilayah peruntukan. Sebagai tindak lanjut, sosialisasi petunjuk teknis (juknis) terbaru akan dilaksanakan pada bulan Mei atau Juni mendatang kepada seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Simalungun.
Dibaca Juga : Di Bawah Asuhan Buyut, Anak 9 Tahun Ini Menanggung Luka Akibat Keluarga Broken Home
Dengan langkah kolaboratif ini, diharapkan krisis pupuk di Simalungun dapat segera teratasi sehingga produktivitas pertanian daerah tetap terjaga.
Artikel Terkait
