Usulan Baru: ASN Dapat Tunjangan Beras di Tengah Surplus Cadangan Pangan
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengusulkan agar pemerintah kembali menerapkan skema beras natura bagi aparatur negara, seperti ASN, TNI, dan Polri. Wacana itu muncul di tengah melimpahnya stok beras Bulog yang kini mencapai level tertinggi sepanjang sejarah.
Menurut Rizal, pemberian tunjangan dalam bentuk beras bisa menjadi solusi untuk mempercepat distribusi cadangan beras pemerintah (CBP), sekaligus membantu menjaga harga beras tetap stabil di pasaran.
“Kalau memang dapat restu, dulu-dulu kita TNI, Polri maupun ASN tuh dapat (beras) natura. Mumpung beras Bulog itu berlimpah kami sarankan untuk ke depannya TNI, Polri, dan ASN juga mendapat beras Bulog seperti natura zaman-zaman dahulu,” kata Rizal di Gudang Bulog Kanwil DKI Jakarta, Jakarta Pusat, dilansir dari CNN Indonesia, Jumat (8/5/2026).
Beras natura sendiri merupakan skema lama yang pernah diterapkan pemerintah, yakni pemberian beras secara langsung sebagai bagian dari tunjangan pegawai negara. Pada masa itu, kebutuhan pangan sejumlah aparatur dipenuhi melalui distribusi beras dari gudang pemerintah.
Rizal menilai skema tersebut layak dipertimbangkan kembali karena stok beras Bulog saat ini sangat besar dan membutuhkan percepatan penyaluran agar tidak menumpuk terlalu lama di gudang.
Ia menjelaskan, Bulog kini menjalankan distribusi beras melalui berbagai jalur dengan melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga sektor swasta.
Baca juga : 90 Ribu Keluarga di Asahan Terima Bantuan Pangan, Wabup Serahkan Beras dan Minyak
“Penyaluran beras itu melibatkan seluruh stakeholder pemerintah. Contoh umpamanya penyaluran beras SPHP kami libatkan TNI, Polri, Pemda, kemudian teman-teman pengusaha bahkan sampai dengan ritel-ritel modern, Alfamart, Indomaret, termasuk RPK-RPK (Rumah Pangan Kita) yang kita miliki,” ujarnya.
Selama ini, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi salah satu instrumen utama Bulog untuk menyalurkan beras medium ke masyarakat melalui jaringan distribusi resmi agar harga tetap terkendali.
Namun, dengan stok beras yang disebut telah mencapai sekitar 5,2 juta ton, Bulog menilai diperlukan langkah tambahan agar distribusi berjalan lebih cepat dan beban penyimpanan tidak semakin besar.
Rizal memastikan, apabila usulan beras natura disetujui pemerintah, jenis beras yang akan dibagikan merupakan beras medium produksi Bulog.
“Berasnya medium,” kata dia.
Saat ini, usulan tersebut masih menunggu pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah. Meski begitu, Bulog memberi sinyal bahwa jalur distribusi nonpasar perlu diperluas agar stok beras nasional yang melimpah dapat tersalurkan secara optimal.






