Kasus Dugaan Penimbunan Bantuan Banjir di Tapteng, DPRD Sumut Desak Investigasi
Ketua Fraksi NasDem DPRD Sumatera Utara, Rahmansyah Sibarani, menyoroti temuan dugaan penimbunan bantuan logistik bagi korban banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). Ia meminta aparat penegak hukum segera turun tangan untuk mengusut dugaan tersebut.
Politisi NasDem itu mengungkapkan, temuan itu turut disampaikan oleh Ketua Fraksi Gerindra DPRD Tapteng, Herman Hulu. Meski berasal dari partai politik berbeda, ia menegaskan bahwa kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama.
“Kami berbeda partai, tetapi untuk kepentingan rakyat Tapteng, tentu kami mengesampingkan ego masing-masing. Saya sangat menghormati beliau dalam temuan ini,” ujarnya, Senin (20/4/2026).
Ia menjelaskan, sejumlah bahan bantuan ditemukan dalam kondisi menumpuk, seperti beras, susu, roti, hingga mi instan yang disebut-sebut mendekati masa kedaluwarsa. Selain itu, terdapat pula bantuan sandang seperti tikar dan pampers anak.
Padahal, kata Rahmansyah, masyarakat di lokasi terdampak banjir, khususnya di Huta Nabolon, Kecamatan Tukka, masih sangat membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Kondisi masyarakat pascabanjir sangat memprihatinkan. Untuk makan sehari-hari saja sulit, tetapi justru ditemukan adanya penimbunan bantuan,” kata Ketua DPD NasDem Tapteng itu.
Baca juga : Wali Kota Tebing Tinggi Sidak 7 Kelurahan, Pastikan Bantuan Banjir Tepat Sasaran
Baca Juga:
Ia menduga ada unsur kesengajaan dalam kejadian tersebut. Bahkan, ia mengaku menerima informasi bahwa bantuan baru mulai dikeluarkan setelah kasus ini menjadi viral di media sosial.
Untuk itu, ia pun mendesak aparat kepolisian untuk segera melakukan penyelidikan secara proaktif guna memastikan ada tidaknya unsur pidana dalam peristiwa tersebut.
“Kami meminta aparat penegak hukum untuk jemput bola, mencari fakta dan pembuktian. Apakah ini unsur kesengajaan yang berpotensi pidana atau tidak,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah pusat telah menunjukkan perhatian serius terhadap penanganan bencana di Sumut, dengan kehadiran langsung Presiden Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri, Kapolri, Panglima TNI, serta Forkopimda Sumut ke lokasi terdampak.
Namun, lanjutnya, temuan penimbunan bantuan yang berujung pada kerusakan bahan pangan dinilai sebagai hal yang tidak dapat ditoleransi.
Ia mengimbau Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu, untuk memastikan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) bekerja maksimal dalam penanganan pascabencana.
Baca juga : Kadis Sosial PMD Samosir Jadi Tersangka, Dana Bantuan Korban Banjir Bandang 2024 Diduga Dikorupsi
“Kami minta pihak yang bertanggung jawab di posko penampungan tidak hanya bertanggung jawab secara moral, tetapi juga secara hukum sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukanlah isu politik, melainkan murni kepentingan kemanusiaan. Ia juga memastikan temuan tersebut akan dibawa ke rapat paripurna DPRD Sumut untuk ditindaklanjuti secara resmi.
“Saya pastikan temuan ini akan saya sampaikan kepada Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di rapat paripurna dan kepada pimpinan DPRD Sumut secara resmi dan sesuai tata tertib yang berlaku,” tegasnya.
Selain itu, ia menyebut pentingnya keterlibatan sejumlah konten kreator dalam membantu mengungkap kejadian ini sebagai bagian dari upaya transparansi kepada publik.
“Mari gunakan hati nurani dalam melihat persoalan ini. Kesalahan tetaplah kesalahan dan tidak boleh dibenarkan,” ucapnya.
Sebelumnya, sebuah video viral terkait salah satu posko penampungan bantuan sembako di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, viral di media sosial. Dalam video tersebut, sejumlah bantuan tampak sudah tidak layak konsumsi, seperti beras dan roti busuk yang telah lama tertimbun.
Artikel Terkait
