Efisiensi, Bukan Pemotongan, Jadi Sumber Anggaran Bencana Rp60 Triliun Kata Purbaya
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah memiliki ruang fiskal yang memadai untuk menangani kebutuhan bencana pada 2025 dan 2026.
Kepastian ini menanggapi arahan Presiden Prabowo Subianto yang akan menyalurkan bantuan Rp4 miliar untuk 52 kabupaten/kota serta Rp20 miliar untuk setiap provinsi terdampak.
Purbaya menegaskan anggaran cadangan bencana tetap tersedia dan dapat digunakan segera. “Jadi gini. Ada anggaran untuk bencana, setiap tahun ada sebesar Rp5 triliun. Itu satu,” ujarnya, dikutip Kamis (11/12/2025).
Ia menjelaskan pemerintah juga menyiapkan ruang tambahan melalui penyisiran belanja kementerian dan lembaga dalam APBN 2026.
Langkah ini dilakukan lebih awal dengan menyeleksi kegiatan yang tidak dianggap produktif, seperti rapat yang tidak jelas manfaatnya. Purbaya menekankan proses tersebut bukan pemotongan anggaran, tetapi efisiensi. Pemerintah menemukan ruang fiskal sekitar Rp60 triliun yang bisa dialihkan untuk kebutuhan prioritas, termasuk penanganan bencana.
Baca juga : Dukcapil Turun ke Daerah Bencana, Pemulihan Dokumen Kependudukan Dipercepat
“Jadi kita bukan potong anggaran ya, efisiensi. Itu sudah kita lihat ada sekitar Rp60 triliun. Jadi enggak usah terlalu khawatir, anggarannya ada. Bukannya memotong anggaran, tapi mengurangi kegiatan-kegiatan yang enggak jelas,” tuturnya.
Baca Juga:
Penyisiran dilakukan segera setelah APBN ditetapkan agar tidak mengulang kejadian pemotongan mendadak seperti tahun sebelumnya. Dengan cadangan yang ada dan ruang efisiensi yang besar, Purbaya memastikan pemerintah siap menjalankan respons kebencanaan tanpa mengganggu stabilitas anggaran.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan bantuan Rp2 miliar untuk setiap kabupaten dan kota terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Usulan itu disampaikan Tito kepada Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12/2025) malam. Banyak daerah disebut sudah kehabisan Belanja Tidak Terduga (BTT) menjelang akhir tahun. Prabowo kemudian melipatgandakan dukungan anggaran. “Mendagri, Anda minta Rp2 miliar? Saya kasih Rp4 miliar. Untuk provinsi, saya kasih Rp20 miliar,” ucapPrabowo.
Artikel Terkait
