Warga Kenegerian Ambarita Geram, Desak Koperasi PJS Hentikan Aktivitas di Kawasan Hutan

Warga Kenegerian Ambarita, Kabupaten Samosir, mendesak pihak terkait untuk segera menghentikan sementara aktivitas Koperasi Parna Jaya Sejahtera (PJS) di kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm).

Dibaca Juga : Resmi! Begini Cara Pakai Dua Akun WhatsApp di Satu HP Tanpa Aplikasi Tambahan

Desakan ini muncul setelah masyarakat menemukan kegiatan penderesan getah pinus masih berlangsung, meskipun sebelumnya telah disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Samosir pada 2 Oktober 2025 bahwa seluruh aktivitas di lokasi tersebut harus dihentikan sementara.

“Koperasi PJS dinilai tidak menghargai hasil RDP yang telah disepakati bersama untuk menghentikan seluruh aktivitas di areal HKm,” ujar Ridwan Liberty Sinaga, warga setempat, Senin (27/10/2025) di Pangururan.

Ridwan bersama sejumlah masyarakat yang turun langsung ke lokasi HKm menyebut, pernyataan pengurus Koperasi PJS yang mengklaim sudah tiga minggu tidak berproduksi adalah kebohongan publik.

“Kami tegaskan, tuduhan pihak koperasi terhadap masyarakat merupakan fitnah. Tidak mungkin kami melakukan penjarahan di medan yang begitu terjal,” katanya.

Ia menjelaskan untuk berjalan ke lokasi saja sangat sulit, apalagi jika dituduh mencuri getah pinus yang beratnya bisa mencapai 50 kilogram per karung. “Tuduhan itu sangat tidak masuk akal,” ucapnya.

Baca Juga:

Tiga Marketing Judi Online Dikirim ke Kamboja, Polresta Deli Serdang Beberkan Modus

Ridwan juga mengirimkan rekaman video kepada media, yang memperlihatkan masih adanya aktivitas penderesan pinus di lokasi HKm milik Koperasi PJS saat masyarakat melakukan pengecekan langsung.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon meminta pihak KPH XIII Doloksanggul dan Balai Perhutanan Sosial segera bertindak untuk mencegah potensi konflik horizontal di tengah masyarakat.

“Kesepakatan hasil RDP yang merekomendasikan penghentian sementara aktivitas koperasi harus dihormati oleh semua pihak,” katanya.

Nasip menegaskan, apabila konflik sosial terjadi di lapangan, maka instansi terkait wajib bertanggung jawab. “Langkah awal yang harus dilakukan adalah mencegah potensi benturan di masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala KPH XIII Doloksanggul, Janly F Bancin, saat dikonfirmasi, mengaku sudah memerintahkan Polisi Kehutanan (Polhut) turun langsung ke lapangan.

“Kami sudah memerintahkan Polhut bergerak ke lokasi sekarang juga agar seluruh aktivitas di areal HKm dihentikan sementara,” ucapnya.

Dibaca Juga : Akademisi Siantar Desak Kopdes Merah Putih Buka Data Pengelolaan, Transparansi Jadi Tuntutan Utama

Janly menambahkan pihaknya bersama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara berupaya melakukan langkah preventif untuk menghindari terjadinya konflik di tengah masyarakat.