Komisi I DPRD Simalungun Desak DPMPN Perketat Pengawasan ADN dan Bimtek Koperasi
Komisi I DPRD Simalungun menekankan pentingnya pengawasan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADN) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Nagori (DPMPN). Hal itu disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pelaksana Tugas Kepala DPMPN, Elyanto Purba di ruang komisi, Kamis (4/9/2025).
Dibaca Juga : Nadiem Makarim Ditahan Kejagung, Rapat Tertutup dengan Google Soal Chromebook Terbongkar
Ketua Komisi I DPRD Simalungun, Perikson Purba, mengatakan ADN harus dikelola secara bertanggung jawab oleh para pangulu nagori (kepala desa). Ia juga meminta DPMPN memberikan penjelasan terkait mekanisme pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) Koperasi Merah Putih yang menggunakan anggaran dari ADN.
“Harapan kita, anggaran yang dikelola para pangulu nagori dikelola dengan penuh tanggung jawab. Apalagi ada program bimtek, mekanismenya harus jelas agar tidak menimbulkan pertanyaan,” kata Perikson.
Menanggapi hal tersebut, Elyanto Purba menjelaskan bimtek Koperasi Merah Putih dilaksanakan berdasarkan musyawarah desa yang digelar di setiap nagori.
“Anggaran untuk pelaksanaan bimtek bersumber dari Alokasi Dana Desa. Dengan bimtek ini, diharapkan pengurus koperasi bisa menerapkan ilmu yang diperoleh untuk memajukan Koperasi Merah Putih ke depan,” ujar Elyanto.
Dibaca Juga : Massa Tabur Bunga, Soroti SKCK Wakil Ketua DPRD Tapteng yang Dinilai Bermasalah
Baca Juga:
Elyanto berharap bimtek menjadi sarana peningkatan kapasitas bagi para pengurus koperasi. Dengan demikian, dana yang dialokasikan melalui ADN dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat desa.
Artikel Terkait
