Tertunda Lagi! Sidang Tuntutan 5 Terdakwa Pabrik Ekstasi Rumahan Tak Kunjung Usai

Sidang pembacaan surat tuntutan hukuman terhadap 5 terdakwa kasus pabrik ekstasi rumahan di Jalan Kapten Jumhana, Kelurahan Sukaramai II, Kecamatan Medan Area, kembali ditunda.

Semestinya, jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (12/2/25). Namun, ditunda karena jaksa masih belum menyelesaikan surat tuntutan.

Ini merupakan penundaan yang kedua kalinya setelah pada pekan lalu tepatnya Rabu (5/2/25) sidang tuntutan juga sempat ditunda dengan tuntutan belum selesai.

Baca Juga : Tabrak Lansia, Dokter Rutan Tanjung Gusta Diadili di PN Medan

Adapun kelima terdakwa yang dimaksud dalam kasus ini, yaitu Hendrik Kosumo (41), Debby Kent (36), Hilda Dame Ulina Pangaribuan (36), Arpen Tua Purba (29), dan Mhd. Syahrul Savawi alias Dodi (43).

Muhammad Rizqi Darmawan selaku salah satu tim JPU mengatakan sidang pembacaan tuntutan kembali diagendakan dan dibuka pada pekan depan, Rabu (19/2/25).

“Tunda, Bang. Belum siap tuntutannya. (Ditunda) seminggu,” katanya saat ditemui Mistar di PN Medan.

Baca Juga:

Kebakaran Hebat di Siantar Satu Rumah dan Dua Motor Ludes, Warga Selamat

Pernyataan itu pun dikuatkan JPU lainnya, Trian Adhitya Izmail. Dia mengatakan surat tuntutannya belum selesai karena Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mengeluarkan rencana tuntutan (rentut).

“Ditunda, Bang. Belum keluar tuntutannya dari Kejagung. Tadi ngecek di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) belum keluar (tuntutannya),” ujarnya di PN Medan.

Diketahui, dalam kasus ini, kelima terdakwa didakwa dengan dakwaan pertama, yakni melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 62 UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika.

Dakwaan kedua melanggar pasal 113 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dakwaan ketiga melanggar pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 62 UU Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika.

Dakwaan keempat melanggar pasal 129 huruf a UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta dakwaan kelima melanggar pasal 131 UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.