Wilmar Simanjorang: Pergantian Pimpinan BPODT Jadi Momentum Benahi Arah Pengelolaan Danau Toba
Pergantian pimpinan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) dinilai menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali arah pengelolaan kawasan Danau Toba. Hal itu disampaikan Dr Wilmar Eliaser Simandjorang, Ketua Pusat Studi Geopark Indonesia (PSGI) sekaligus Ketua Pergerakan Penyelamatan Kawasan Danau Toba (PPDT).
Dibaca Juga : Persiapan Matang! Kahiyang Ayu Tinjau Singkat Pemeriksaan Kesehatan di Labura
Wilmar menilai tata kelola ke depan harus kembali berpijak pada prinsip geopark berbasis konservasi, edukasi, dan keberlanjutan. Sebagai kawasan strategis nasional dan UNESCO Global Geopark, Danau Toba tidak dapat diposisikan semata sebagai destinasi wisata.
Menurutnya, kawasan ini merupakan sistem hidup (living system) yang mengintegrasikan nilai geologi, ekologi, dan budaya, sehingga pariwisata harus ditempatkan sebagai instrumen edukasi, konservasi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Konsep geowisata menjadi instrumen utama dalam pengembangan geopark. Geowisata tidak hanya berorientasi pada kunjungan, tetapi mengintegrasikan pembelajaran ilmiah, pelestarian lingkungan, dan penguatan ekonomi lokal dalam satu kesatuan pembangunan kawasan, ujarnya, Kamis (16/4/2026).
Sejak 2013, lanjutnya, telah ada kesepakatan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan tujuh kabupaten di kawasan Danau Toba untuk mengembangkan wilayah ini berbasis geopark dan geowisata. Kesepakatan tersebut menempatkan konservasi sebagai fondasi utama, sehingga setiap pembangunan harus menyesuaikan daya dukung lingkungan.
Namun, dalam implementasinya, Wilmar menilai terjadi pergeseran orientasi dari geowisata ke pariwisata massal (mass tourism). Hal itu terlihat dari penekanan pada peningkatan jumlah kunjungan, ekspansi infrastruktur, serta percepatan investasi jangka pendek yang berpotensi mengabaikan keseimbangan ekologis.
Baca Juga:
Ia mengingatkan Danau Toba merupakan ekosistem tertutup dengan tingkat kerentanan tinggi. Selanjutnya, kata Wilmar, kerusakan di wilayah hulu seperti deforestasi dan degradasi daerah tangkapan air, serta tekanan di hilir berupa limbah domestik, keramba jaring apung, dan aktivitas pariwisata yang tidak terkendali, dapat mempercepat penurunan kualitas lingkungan danau Toba.
Wilmar menilai persoalan tidak hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga tata kelola kelembagaan. Dalam kerangka geopark, Toba Caldera UNESCO Global Geopark (TCUGGp) seharusnya menjadi rujukan utama dalam menentukan kerangka ilmiah dan batas ekologis, sementara BPODT berperan sebagai pelaksana teknis pembangunan.
Namun, kata dia, praktik di lapangan menunjukkan kecenderungan pembalikan peran. Pengembangan kawasan lebih banyak didorong oleh logika proyek dan investasi, sementara fungsi geopark sebagai kompas ilmiah belum sepenuhnya dijadikan acuan operasional.
Karena itu, ia menekankan perlunya koreksi kelembagaan dengan menegaskan kembali relasi antara BPODT dan TCUGGp secara proporsional. TCUGGp harus diperkuat sebagai penentu arah, sedangkan BPODT konsisten sebagai pelaksana dalam kerangka geopark.
Dalam konteks pergantian pimpinan, Wilmar menilai kepemimpinan BPODT ke depan harus memiliki pemahaman utuh tentang konsep geopark, tidak hanya kemampuan manajerial di sektor pariwisata.
Ia menyebut pemimpin BPODT harus memenuhi sejumlah prasyarat, di antaranya memahami konsep UNESCO Global Geopark secara komprehensif, mampu mengintegrasikan lintas sektor, berkomitmen pada konservasi, berpihak pada masyarakat lokal, serta berani mengoreksi arah pembangunan yang tidak sesuai prinsip keberlanjutan.
Menurutnya, tanpa koreksi tersebut, risiko yang dihadapi cukup besar, mulai dari ancaman terhadap status UNESCO Global Geopark, hingga potensi kerusakan ekologis yang bersifat permanen dan berdampak pada keberlanjutan ekonomi pariwisata.
Sebaliknya, jika momentum ini dimanfaatkan dengan tepat, Danau Toba berpeluang menjadi model global pengelolaan geopark berbasis ilmu pengetahuan, berorientasi keberlanjutan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, kata Wilmar.
Wilmar menegaskan Danau Toba tidak membutuhkan arah baru, melainkan konsistensi terhadap kesepakatan yang telah dibangun sejak 2013, yakni pengembangan berbasis geopark dan geowisata berkelanjutan.
“Pergantian pimpinan BPODT harus menjadi momentum koreksi strategis, bukan sekadar proses administratif,” ucapnya.
Dibaca Juga : Calon Jemaah Haji Tapteng Kloter 14 Siap Terbang, Berangkat ke Jeddah 7 Mei 2026
Danau Toba merupakan warisan geologi dunia yang harus dijaga secara utuh, dengan keseimbangan antara pembangunan, konservasi, dan keberlanjutan sebagai kunci utama masa depan kawasan tersebut, pungkasnya.
Artikel Terkait
