Program MBG Dinilai Berpotensi Picu Inflasi Pangan, Ekonom UISU Soroti Harga Ayam dan Sapi
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digalakkan pemerintah kini menghadapi peringatan keras dari sisi ekonomi. Alih-alih meringankan beban warga, program ini justru berpotensi menjadi pemicu inflasi besar-besaran jika pemerintah tidak segera membenahi tata niaga pangan dan pengelolaan sisa bahan baku (zero waste).
Pengamat Ekonomi dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Gunawan Benjamin, menyoroti bahaya kenaikan harga kebutuhan pokok yang saat ini sudah mulai terasa seiring bertambahnya Satuan Pelayanan Pengadaan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Gunawan mencatat bahwa kenaikan harga komoditas seperti daging ayam, sapi, dan telur terjadi beriringan dengan peningkatan jumlah SPPG sejak kuartal keempat 2025. Bahkan, harga daging ayam di wilayah Sibolga sempat menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah, yakni di atas Rp50.000 per kg.
“Ada tren kenaikan produksi ayam hidup sebesar 18 persen dari Juli 2025 ke Januari 2026, namun harga justru melambung. Begitu juga daging sapi yang naik ke kisaran Rp135.000 hingga Rp150.000 per kg dan telur ayam yang kini bergerak hingga Rp2.300 per butir. Kenaikan ini dipicu tingginya permintaan SPPG yang tidak dibarengi dengan pasokan berkesinambungan,” kata Gunawan, Minggu (1/3/2026).
Salah satu poin krusial yang diabaikan pemerintah adalah pengelolaan bagian sisa dari komoditas yang digunakan. Dapur MBG umumnya hanya membutuhkan daging utama (seperti daging sapi murni atau ikan fillet), sementara bagian lain dari satu ekor hewan tersebut sering kali tidak terserap secara optimal di pasar.
Baca juga : KDMP Disiapkan Jadi Pemasok Utama Dapur MBG di Deli Serdang
“Dalam satu ekor sapi atau ayam ada jeroan, tulang, hingga kepala. Jika dapur MBG hanya mengambil dagingnya saja, maka sisa karkas tersebut akan mengalami over supply. Karena peternak harus menutup biaya produksi, kenaikan harga akhirnya dibebankan pada harga jual daging utamanya. Inilah yang memicu inflasi,” ucap Gunawan.
Baca Juga:
Gunawan memperingatkan bahwa tanpa perbaikan tata niaga, program MBG justru akan melemahkan daya beli masyarakat luas. Warga yang tidak menerima manfaat langsung dari program ini terpaksa harus membayar harga pangan yang jauh lebih mahal di pasar akibat gangguan suplai dan permintaan.
Sebagai solusi, Gunawan menyarankan langkah tegas kepada pemerintah, yaitu menghentikan sementara penambahan SPPG hingga ketersediaan bahan baku benar-benar terjamin tanpa memicu gejolak harga.
“Kemudian, mengkaji ulang menu MBG agar tidak hanya terpaku pada komoditas utama, tetapi juga memanfaatkan bagian bahan baku lain yang tetap bergizi dan umum dikonsumsi masyarakat,” ujarnya.
Terakhir, menerapkan konsep zero waste dalam pengolahan bahan pangan di dapur-dapur MBG guna menjaga efisiensi harga pokok produksi di tingkat peternak.
“Pemerintah harus memastikan ketersediaan pangan bukan hanya soal ada barangnya, tetapi soal harga yang tetap stabil. Jika tidak diperbaiki, MBG justru akan merugikan daya beli masyarakat yang harus menanggung beban inflasi pangan,” tuturnya.
Artikel Terkait
