Ketua PPDT Beberkan Strategi Terpadu Selamatkan Danau Toba dari Ancaman Kerusakan

Ketua Pergerakan Penyelamatan Kawasan Danau Toba (PPDT) sekaligus Ketua Pusat Studi Geopark Indonesia (PSGI), Dr. Wilmar Eliezer Simanjorang, menegaskan penyelamatan Danau Toba harus dilakukan melalui strategi terpadu yang menyeimbangkan kepentingan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Dibaca Juga : THR 2026, Disnaker Medan Masih Menanti Edaran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Wilmar menyatakan, Danau Toba bukan hanya danau terbesar di Indonesia, tetapi juga warisan alam dan budaya Batak yang menjadi sumber kehidupan ribuan warga di kawasan sekitarnya.

“Dengan luas lebih dari 1.100 kilometer persegi dan kedalaman mencapai 500 meter, Danau Toba memiliki peran vital dalam menjaga ekosistem, mengendalikan banjir, serta menopang perekonomian lokal,” ujar Wilmar, Jumat (27/2/2026).

Namun, dalam beberapa dekade terakhir, Wilmar menilai Danau Toba menghadapi tekanan serius akibat alih fungsi lahan, degradasi hutan, erosi, dan sedimentasi yang menurunkan kualitas air serta mengancam keanekaragaman hayati.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pengelolaan Danau Toba tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus berbasis kajian ilmiah dan kebijakan yang terintegrasi.

Wilmar mengungkapkan, pihaknya melakukan analisis menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan prioritas strategi konservasi yang paling efektif.

Ia menyebutkan, terdapat empat alternatif strategi yang dikaji, yakni Rehabilitasi Hutan (RH), Agroforestri (AF), Teknik Konservasi Tanah dan Air (TK), serta Pengendalian Alih Fungsi Lahan (PAF).

Analisis tersebut, kata dia, dilakukan berdasarkan tiga kriteria utama, yakni aspek ekologis, sosial ekonomi, dan kemudahan implementasi.

Dari sisi ekologis, Wilmar menegaskan Rehabilitasi Hutan dan Teknik Konservasi Tanah dan Air terbukti paling efektif menjaga keseimbangan lingkungan.

Rehabilitasi Hutan dinilai mampu meningkatkan keanekaragaman hayati dan memperkuat fungsi pengendalian banjir.

Sementara itu, Teknik Konservasi Tanah dan Air efektif menekan erosi dan sedimentasi yang berdampak langsung pada kualitas perairan Danau Toba.

Dari aspek sosial ekonomi, Wilmar menyatakan Agroforestri menjadi pilihan paling unggul karena memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat.

Ia menambahkan, model tersebut tetap mempertahankan aktivitas pertanian sehingga mudah diterima warga.

Teknik Konservasi Tanah dan Air juga dinilai layak diterapkan karena relatif murah dan tidak mengubah mata pencaharian masyarakat.

Sebaliknya, Rehabilitasi Hutan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan dinilai kurang memberikan dampak ekonomi jangka pendek.

Dari sisi implementasi, Wilmar menyebut Pengendalian Alih Fungsi Lahan paling mudah diterapkan melalui penguatan regulasi dan pengawasan administratif.

Teknik Konservasi Tanah dan Air tergolong relatif mudah dilaksanakan di lapangan.

Agroforestri membutuhkan pendampingan berkelanjutan, sementara Rehabilitasi Hutan menjadi strategi paling kompleks karena memerlukan waktu panjang, biaya besar, dan tenaga ahli.

Berdasarkan penggabungan ketiga kriteria tersebut, Wilmar menegaskan prioritas utama adalah Teknik Konservasi Tanah dan Air karena dinilai paling seimbang antara manfaat ekologis, sosial, dan kemudahan penerapan.

Agroforestri menempati posisi kedua karena mampu meningkatkan ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.

Rehabilitasi Hutan diposisikan sebagai investasi jangka panjang untuk pemulihan ekosistem.

Sedangkan Pengendalian Alih Fungsi Lahan berperan sebagai kebijakan pendukung guna mencegah kerusakan lebih lanjut.

Wilmar menegaskan, penyelamatan Danau Toba bukan sekadar penanaman pohon atau penerbitan aturan, melainkan membangun sistem berkelanjutan yang adil dan diterima masyarakat.

Ia menyatakan keberhasilan konservasi membutuhkan kolaborasi pemerintah, akademisi, masyarakat lokal, dan sektor swasta.

Menurutnya, tanpa langkah konkret dan terukur, kualitas Danau Toba akan terus menurun dan mengancam kehidupan generasi mendatang.

Dibaca Juga : Soal Temuan Pansus DPRD, Pengamat: Pemko Siantar Wajib Minta Maaf ke Warga

Wilmar juga menegaskan Danau Toba adalah harta bersama yang harus dijaga melalui kombinasi konservasi tanah dan air, pengembangan agroforestri, rehabilitasi hutan, serta pengawasan alih fungsi lahan demi masa depan yang berkelanjutan.