Janji Sekolah Gratis Bobby Nasution Belum Terakomodasi di APBD Sumut
Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut), Ahmad Darwis, mengungkapkan bahwa program sekolah gratis yang digagas Dinas Pendidikan Sumut belum dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut.
Pernyataan ini menyusul pengumuman Gubernur Sumut Bobby Nasution yang sebelumnya menyebutkan bahwa Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) akan dimulai pada tahun ajaran 2025/2026. Namun hingga kini, Dinas Pendidikan Sumut masih melakukan kajian teknis pelaksanaan program tersebut.
“Untuk pembahasan Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) sampai saat ini belum sampai ke kami di Komisi E, dan Gubernur Bobby belum ada membuat anggaran untuk program tersebut,” ujar Darwis, Sabtu (21/6/2025).
Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut), Ahmad Darwis, mengungkapkan bahwa program sekolah gratis yang digagas Dinas Pendidikan Sumut belum dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut.
Pernyataan ini menyusul pengumuman Gubernur Sumut Bobby Nasution yang sebelumnya menyebutkan bahwa Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) akan dimulai pada tahun ajaran 2025/2026. Namun hingga kini, Dinas Pendidikan Sumut masih melakukan kajian teknis pelaksanaan program tersebut.
Baca juga : Sekolah Swasta SD-SMP Bakal Gratis! DPR Dorong RUU Sisdiknas untuk Pendidikan Merata
“Untuk pembahasan Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) sampai saat ini belum sampai ke kami di Komisi E, dan Gubernur Bobby belum ada membuat anggaran untuk program tersebut,” ujar Darwis, Sabtu (21/6/2025).
Baca Juga:
“Bukan alokasi anggaran untuk bisa gratis, tapi Gubsu berharap dana BOS itu bisa dipakai untuk SPP. Selama ini kan dana BOS digunakan hanya untuk pembangunan dan operasional sekolah saja. Jadi ini bukan program Pemprov Sumut,” ucap Darwis.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa belum ada pembahasan resmi mengenai program PUBG di Komisi E DPRD Sumut.
“Itu program sudah ada dari pusat, itu kan mau cari simpatik aja. Pembahasan ke DPRD harusnya ada, karena kami harus mengetahui,” katanya.
Meski begitu, di tengah kondisi keuangan Pemprov Sumut yang sedang defisit, Darwis tetap menyambut baik kebijakan pengalihan penggunaan dana BOS untuk SPP demi meringankan beban masyarakat.
“Artinya bukan program itu, tapi melalui kebijakan gubernur anggaran dana BOS digeser peruntukannya. Jadi bukan alokasi anggaran dari Pemprov, tapi yang sudah berjalan, dan itu diharapkan bisa menampung SPP gratis,” tuturnya.
Artikel Terkait
