Beranda AKTUAL DPR RI Soroti Kasus Siswa SMP Methodist 7 Medan Terancam Gagal Ikut TKA

DPR RI Soroti Kasus Siswa SMP Methodist 7 Medan Terancam Gagal Ikut TKA

Oleh dwi - April 15, 2026, 8:43 am

Siswa SMP Methodist 7 Medan terancam tidak dapat mengikuti ujian Tes Kemampuan Akademik (TKA) akibat permasalahan internal sekolah. Upaya penyelamatan nasib para siswa kini mendapat perhatian serius hingga ke tingkat pusat.

Anggota DPR RI Komisi XIII, Maruli Siahaan, turun langsung mendorong penyelesaian agar para siswa tetap dapat mengikuti proses pendidikan, termasuk ujian yang sempat terancam tertunda.

Permasalahan ini dipicu kendala administratif di sekolah, seperti belum rampungnya izin operasional, keterlambatan sinkronisasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik), serta pendaftaran TKA yang telah melewati batas waktu.

Tidak hanya di tingkat lokal, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, khususnya Direktorat Sekolah Menengah Pertama, disebut telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Medan untuk mencari solusi terbaik. Langkah ini dilakukan agar para siswa tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa hambatan.

Maruli menegaskan penyelesaian masalah ini tidak bisa dilakukan secara sepihak. Seluruh pihak harus terlibat, mulai dari pengurus yayasan, pihak sekolah, pemerintah daerah, hingga otoritas keagamaan seperti bishop.

“Siswa tidak boleh menjadi korban. Seluruh pihak, baik yayasan maupun otoritas terkait, harus duduk bersama untuk menemukan solusi yang melindungi hak siswa sekaligus menjaga keberlangsungan sekolah,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).

Selain siswa, ia juga menyoroti dampak yang berpotensi dirasakan tenaga pendidik. Menurutnya, para guru bisa kehilangan pekerjaan jika sekolah tidak dapat beroperasi akibat persoalan yang belum terselesaikan.

“Yayasan memiliki peran penting dalam menuntaskan persoalan perizinan dan tata kelola. Ini menjadi kunci agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan seperti sedia kala,” tuturnya.

Dengan keterlibatan berbagai pihak, baik dari pusat maupun daerah, ia berharap persoalan ini segera menemukan solusi menyeluruh sehingga hak pendidikan siswa tetap terpenuhi dan keberlangsungan sekolah dapat terjaga.