Perda Disabilitas Segera Dibahas, DPRD Siantar Targetkan Masuk Agenda Tahun Ini
Ketua DPRD Kota Pematangsiantar, Timbul Marganda Lingga, pastikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Disabilitas akan mulai digerakkan dalam waktu dekat. Langkah awalnya, DPRD akan membahas pada rapat internal pekan depan.
Dibaca Juga : Musrenbang Kecamatan Sigumpar Fokuskan Anggaran 2026 untuk Penguatan Sektor Pertanian
“Untuk itu, akan dijadwalkan minggu depan dalam rapat internal DPRD agar Perda Disabilitas bisa dibahas dalam tahun ini,” ujar Timbul Lingga dikonfirmasi, Rabu (25/2/2026).
Saat ini, Raperda Disabilitas memang belum masuk dalam tahap Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Karena itu, rapat internal menjadi pintu awal untuk menentukan apakah regulasi tersebut dapat segera diusulkan dan masuk dalam daftar prioritas pembahasan tahun berjalan.
Timbul menyampaikan, setelah pembahasan internal rampung, pihaknya akan mengundang pemerintah kota untuk duduk bersama membahas substansi dan urgensi regulasi tersebut. “Nanti setelahnya, kita undang pemerintah kota untuk membahas,” tuturnya.
Diketahui, dorongan pembentukan Perda Disabilitas dinilai penting memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas di tingkat daerah. Jika proses berjalan sesuai rencana, Raperda Disabilitas berpeluang masuk dalam Propemperda tahun ini.
Sebelumnya, sejumlah penyandang disabilitas pada Rabu (4/2/2026), mendatangi DPRD Kota Pematangsiantar untuk memperjuangkan lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Disabilitas.
Baca Juga:
Kedatangan mereka bukan sekadar simbolik, sebuah draf Perda Disabilitas diserahkan langsung kepada Ketua DPRD sebagai bentuk keseriusan dan tuntutan akan kepastian hukum. Upaya ini bukan yang pertama. Draf regulasi serupa telah diajukan sebanyak tiga kali pada periode sebelumnya, namun hingga kini belum juga berbuah pengesahan.
Dibaca Juga : Jalan Rusak ke Bukit Lawang Mulai Ditimbun, Wisatawan Kini Lebih Aman dan Nyaman
Situasi tersebut menempatkan kelompok disabilitas dalam posisi rentan tanpa payung hukum daerah yang secara spesifik menjamin hak, akses, dan perlindungan mereka di ruang publik, layanan dasar, hingga kesempatan kerja.
Artikel Terkait
