Menkeu Purbaya Siap Hapus Utang Pemda Terdampak Bencana, Daerah Bisa Fokus Pemulihan

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sedang menyiapkan kebijakan penghapusan kewajiban utang pemerintah daerah (pemda) yang terdampak bencana, khususnya pinjaman untuk pembangunan infrastruktur yang rusak atau hilang akibat bencana alam.

Dibaca Juga : Pemkab Simalungun Kebuti Infrastruktur, Pengaspalan Jalan di Tiga Nagori Tuntas Akhir Desember 2025

Kebijakan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fisik infrastruktur yang dibiayai melalui pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.

“Kalau di Kemenkeu (untuk daerah terdampak bencana) kita hapusin yang ada kan pinjaman pemda ke SMI. Misalnya, yang untuk bangun jembatan, bangun jalan, dan lain-lain,” kata Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

Sang Bendahara Negara itu menjelaskan penghapusan kewajiban tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan berdasarkan kondisi masing-masing proyek.

“Kita lihat kalau infrastrukturnya sudah hilang, ya dibebasin (utangnya). Tapi kalau masih ada akan dikurangi sesuai dengan kondisi daerahnya,” tuturnya.

Menurutnya, infrastruktur yang masih berfungsi sebagian tidak serta-merta dibebaskan seluruhnya.

Baca Juga:

Nakes di Dairi Banyak Kosong, Bupati Vickner Sinaga Justru Terima Penghargaan UHC Award 2026

“Kalau jembatannya masih itu (layak), masa dibebasin (utangnya)? Kan ruas per ruas kan pasti bikinnya. Kita lihat kondisinya seperti apa. Tapi kita siap untuk me-nolkan proyek-proyek yang memang hilang. Hilang, jalannya hancur, kita nolkan,” ujarnya.

Terkait besaran nilai pinjaman maupun jumlah infrastruktur yang akan dihapuskan kewajibannya, Purbaya menyebut perhitungan masih berlangsung.

Data dari daerah terdampak bencana masih terus masuk dan akan menjadi dasar pembahasan lanjutan dengan PT SMI.

“Belum, sedang kita hitung lagi. Kan datanya kan masih masuk kan. Nanti kita akan diskusi dengan SMI seperti apa,” ucapnya.

Update Bencana Sumatera 15 Desember: 1030 Tewas, 600 Ribu Mengungsi

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sejumlah wilayah masih terdampak banjir bandang dan longsor dengan akses darat yang belum sepenuhnya pulih.

Jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di tiga provinsi di Sumatera. Hingga Minggu (14/12/2025), korban meninggal dunia bertambah menjadi 1030 jiwa.

“Untuk korban jiwa meninggal dunia, ini bertambah 14 jiwa. Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Dari 1.016 jiwa pada hari Minggu kemarin 14 Desember, saat ini menjadi 1.030 jiwa,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam konferensi pers, Senin (15/12/2025).

Tambahan korban meninggal tersebut tersebar di tiga provinsi dengan rincian tujuh jiwa di Aceh, enam jiwa di Sumatera Utara, dan satu jiwa di Sumatera Barat. Sementara untuk korban hilang, per hari ini berkurang enam jiwa, dari 212 orang menjadi 206 orang.

Kemudian untuk jumlah pengungsi, hari ini menjadi 608.940 orang, berkurang dari kemarin 624.670 orang. Aceh masih menjadi provinsi dengan pengungsi terbanyak yaitu 572.862 jiwa.

Dari tiga provinsi yang terdampak bencana, ada 28 kabupaten yang masih pada perpanjangan status tanggap darurat. “Aceh 12 Kabupaten/Kota, Sumut 8 Kabupaten/Kota, dan Sumatera Barat 8 Kabupaten/Kota,” ucapnya.

Dibaca Juga : Setda Deli Serdang Terkejut Pegawainya Terlibat Pekerjaan Rehabilitasi Masjid Agung

Di Provinsi Aceh, tiga kabupaten yakni Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues masih berstatus penanganan atau atensi khusus karena keterbatasan akses darat. Kondisi serupa juga terjadi di beberapa wilayah Sumatra Utara dan Sumatra Barat, dengan distribusi logistik masih dilakukan melalui jalur udara.