Warga 4 Desa di Sibiru-Biru Keluhkan Jalan Rusak, Ketua FKDM Deli Serdang Turun Tangan

Proyek pembangunan Waduk Lau Simeme di Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, menyisakan persoalan serius di tengah masyarakat.

Sebab akses jalan menuju 4 (empat) Desa terdampak alami kerusakan berat akibat lalu-lalang alat berat pengangkut material proyek bendungan.

Temuan ini disampaikan langsung oleh warga kepada Ketua FKDM Deli Serdang, Soelarno dan Ketua SMSI Deli Serdang, Heri Siswoyo saat berkunjung ke daerah Sabtu (05/04/2025).

Seperti diketahui dari pada bagian program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, M.Ked(PD), Sp.PD-KGEH, FINASIM dan Lom Lom Suwondo, SS. Sangat patut jadi perhatian khusus.

Adapun 4 Desa yang terdampak secara langsung yakni Desa Sarilaba Jahe, Desa Peria Ria, Desa Penen dan Desa Mardingding Julu.

“Infrastruktur jalan merupakan sarana vital penggerak roda ekonomi rakyat. Kondisi jalan yang rusak berat menghambat aktivitas warga dan distribusi hasil pertanian,” keluh warga.

Menurut warga, setelah diresmikannya Bendungan Lau Simeme oleh Presiden RI Joko Widodo pada awal Desember 2024 lalu, dinilai warga meninggalkan penderitaan baru karena infrastuktur jalan yang dibangun Dinas SDABMBK Deli Serdang telah hancur.

Baca Juga:

Kalapas Tanjungbalai Pastikan Lapas Bebas Pungli dan Peredaran Narkoba

Baca Juga : Dinas PUTR Siantar Anggarkan Rp400 Juta untuk Perbaikan Drainase & Jalan di Viyata Yudha

Perusahaan BUMN yang disebut-sebut selaku pelaksana proyek dinilai abai terhadap dampak yang ditimbulkan.

“Warga merasakan ketidakpedulian dari pihak pelaksana proyek. Merekapun mulai berencana untuk menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran ke Pemkab Deli Serdang,” demikian disampaikan warga.

Sebagai mata dan telinga Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Ketua FKDM Deli Serdang, Soelarno menampung aspirasi warga 4 desa itu. Dan Soelarno berjanji akan meneruskan keluhan masyarakat itu kepada instansi terkait.

Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Deli Serdang itu mengaskan, pentingnya deteksi dini atas dampak sosial akibat pembangunan strategis nasional tersebut.

“Bupati dan Wakil Bupati dengan speed 100 dalam melakukan pembenahan pada segala lini pemerintah di OPD-nya, maka harus dengan speed 200 pula pada kecepatan pemulihan infrastruktur jalan yang rusak akibat proyek Bendungan Lausimeme itu,” kata Soelarno yang didampingi Ketua SMSI Deli Serdang, Heri Siswoyo.

Dia juga mengatakan bahwa masyarakat Desa terdampak sangat berharap pada Pemkab Deli Serdang, dalam hal ini khusus kepada Bupati dan Wakil Bupati agar segera menindaklanjuti laporan ini, mengingat potensi gejolak sosial tentu sangat mungkin muncul dan dapat berkembang jika persoalan tidak segera ditangani.

Sementara itu, senada dengan Ketua SMSI. Kadis SDABMBK Deli Serdang, Janso Sipahutar, M.T juga mengapresiasi FKDM bersama SMSI Deli Serdang dalam mempublikasi keluhan masyarakat khususnya yang berdampak umum seperti yang terjadi pada dampak proyek Bendungan Lausimeme.

“Mestinya persoalan ini mutlak menjadi tanggungjawab Pihak BWSS-II (Balai Wilayah Sungai Sumatera Dua), karena infrastruktur kita yang digunakan untuk angkut material pembangunan menjadi rusak,” ujarnya.

Kadis berdarah batak itupun mengaku sangat prihatin terhadap kerusakan jalan disepanjang jalur yang melintasi beberapa Desa di Kecamatan Sibirubiru tersebut apabila tidak kunjung dikembalikan pada kondisi semula yang baik.

“Persoalan ini memang harus segera kita sikapi, dalam hal ini tentu kewenangan pimpinan (Bupati dan Wakil Bupati). tentu kami siap untuk melaksanakan printah pimpinan nantinya,” kata Janso.