Wabup Nias Barat Desak BKPSDM Tindaklanjuti Keluhan Honorer Gagal PPPK

Wakil Bupati (Wabup) Nias Barat, Era-Era Hia, merespons keluhan sejumlah tenaga honorer yang gagal dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena diduga tidak memenuhi syarat.

Wabup meminta Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk menindaklanjuti aduan tersebut dengan melakukan koreksi jika terbukti ada kesalahan dalam proses seleksi.

“Jika benar terjadi dan disertai bukti, BKPSDM harus mengoreksi kembali agar tidak ada ketidakadilan,” ujar Era-Era Hia kepada wartawan, Kamis (14/2/2025).

Baca Juga: DPRD Medan Desak Disdukcapil Tambah Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kabupaten Nias Barat, perwakilan honorer mengungkapkan dugaan bahwa ada peserta yang lulus seleksi PPPK meskipun tidak memenuhi persyaratan administratif.

Menurut Wabup, pengaduan para tenaga honorer ke DPRD merupakan hal yang wajar sebagai bentuk aspirasi. Namun, ia menekankan bahwa proses seleksi harus tetap mengacu pada regulasi yang berlaku serta mempertimbangkan kemampuan daerah.

Sejumlah tenaga honorer dari kategori R2 dan R3 menyampaikan bahwa mereka telah mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun, tetapi tetap gagal dalam seleksi PPPK. Mereka juga menilai adanya kurangnya transparansi dalam seleksi yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Baca Juga:

Potret Keseharian Septiano di SLB, Remaja Disabilitas Korban Pengeroyokan Warga di Siantar

Siap Untuk Tampil Lebih Percaya Diri? Kunjungi Website Kami dan Temukan Layanan Salon Terbaik!

Kasus ini menimbulkan kecurigaan terkait kemungkinan manipulasi atau ketidaksesuaian dalam penentuan kelulusan. Oleh karena itu, pihak DPRD dan pemerintah daerah diharapkan dapat menindaklanjuti permasalahan ini agar proses rekrutmen berlangsung adil dan sesuai aturan.