Usulan Pansus Plasma Perkebunan Menguat di DPRD Batu Bara
Disela-sela penyampaian pandangan umum fraksi atas LKPj Pemkab Batu Bara Tahun 2025, sebanyak enam fraksi di DPRD Batu Bara mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) terkait kewajiban plasma perkebunan.
Adapun fraksi yang mendukung dan mengusulkan pembentukan Pansus Plasma Perkebunan antara lain FPKN, FPAN, dan Fraksi Partai Gerindra.
“Setelah empat kali pelaksanaan rapat dengar pendapat yang diajukan Ikatan Wartawan Online Batu Bara di Komisi I DPRD Batu Bara, akhirnya rapat merekomendasikan pembentukan pansus terkait plasma dan HGU perkebunan,” ucap Ketua Fraksi PKN, Ismar Khomri, pada rapat paripurna DPRD Batu Bara, Selasa (31/3/2026).
FPKN menyebutkan bahwa perundang-undangan mendukung kewajiban plasma 20% lahan untuk izin usaha perkebunan.
“Maka dengan dasar-dasar tersebut, Fraksi Karya Pembangunan Nasional memandang perlu mengajukan usulan pembentukan pansus plasma dan HGU oleh DPRD Kabupaten Batu Bara,” ujar Ismar.
Baca juga : DPRD Batu Bara Resmi Bentuk Pansus untuk Isu Plasma Perkebunan
Demikian pula Ketua FPAN, Chairul Bariah, menanggapi RDP Komisi I tentang lahan kegiatan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat (perkebunan plasma) dan menyatakan mendukung pembentukan Pansus Plasma Perkebunan.
Baca Juga:
“Berdasarkan Undang-Undang Perkebunan No. 18 Tahun 2004, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014, tercantum kewajiban plasma kemitraan wajib dengan masyarakat sebagai landasan hukum utama,” ucap Bariah.
Fraksi Partai Gerindra melalui ketua fraksinya, M. Safi’i, menyatakan sangat berharap agar Pansus Plasma dibentuk untuk memastikan pelaksanaan plasma di seluruh perkebunan Kabupaten Batu Bara berjalan optimal, berdampak positif, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Batu Bara, Darius, mengatakan telah melobi enam pimpinan fraksi di DPRD Batu Bara.
“Keenam fraksi sepakat mengusulkan pembentukan Pansus Plasma Perkebunan,” jelasnya.
Artikel Terkait
