UMKM Korban Bencana di Sumatra Dapat Angin Segar, Pemerintah Siapkan Relaksasi dan Tambahan Modal
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Lamhot Sinaga, mengungkapkan pemerintah melalui Kementerian UMKM segera menggulirkan program relaksasi bagi pelaku industri kreatif dan UMKM yang terdampak bencana pada tiga provinsi di Pulau Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dibaca Juga : Rekonstruksi Kasus Penganiayaan Robby Perangin-angin, Polisi Peragakan 24 Adegan di TKP
Hal itu disampaikan Lamhot menanggapi pertanyaan Mistar terkait bentuk perhatian pemerintah pada sektor ekonomi dan UMKM terhadap lokasi terdampak bencana. Ia menyebut, langkah ini merupakan bentuk keberpihakan nyata negara terhadap pelaku usaha kecil yang terpukul akibat bencana.
“Ada, kebetulan saya yang memimpin rapat bersama kementerian UMKM. Kita sudah canangkan bahwa di tiga provinsi baik di Aceh Sumut, Sumbar, para pelaku UMKM yang terdampak bencana itu harus ada relaksasi,” ujarnya pada awak media di Hotel Arya Duta Medan, Kamis (12/2/2026).
Selain relaksasi, ia menyampaikan bahwa pemerintah akan memberikan keringanan dan kemudahan izin serta tambahan modal bagi para pelaku industri dan UMKM yang terdampak bencana terhadap perizinan usaha.
“Bahkan ada kemudahan perizinan serta tambahan modal bagi mereka yang ingin kembali berusaha. Karena mereka tidak ada modal untuk berusaha kembali, maka Kementerian UMKM akan memiliki program terhadap itu, dan itu menjadi program prioritas dalam waktu dekat,” ucapnya.
Menurutnya, banyak pelaku UMKM kehilangan modal usaha akibat bencana, sehingga intervensi pemerintah menjadi krusial agar roda ekonomi di daerah terdampak bisa segera berputar kembali. Kementerian UMKM, lanjutnya, telah menyiapkan program khusus yang akan menjadi prioritas dalam waktu dekat.
Baca Juga:
“Kalau mereka tidak punya modal lagi, tentu negara harus hadir. Kementerian UMKM sudah memiliki skema program untuk membantu mereka bangkit kembali,” katanya.
Ia menyampaikan realisasi program tersebut ditargetkan mulai berjalan dalam waktu dekat dan diupayakan dapat terealisasi dalam suasana Ramadan, sehingga diharapkan mampu mendorong pemulihan ekonomi masyarakat menjelang Idulfitri.
Terkait besaran anggaran, ia belum merinci secara detail. Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa dana yang disiapkan untuk program relaksasi dan bantuan tersebut berkisar antara Rp200 miliar hingga Rp300 miliar.
“Data secara persisnya sekitar Rp200 hingga 300 miliar, karena anggarannya pada akhir tahun 2025 lalu,” tuturnya.
Ia berharap program ini tidak hanya membantu UMKM bertahan, tetapi juga menjadi momentum kebangkitan sektor ekonomi rakyat di wilayah terdampak bencana, sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi daerah.
Dibaca Juga : Banjir Kembali Terjang Tapteng, Kayu Gelondongan dan Lumpur Penuhi Permukiman Warga
Diketahui, Komisi VII DPR RI menaungi ruang lingkup tugas di bidang perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi.
Selanjutnya
Artikel Terkait
