Transformasi Digital Jadi Kunci Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) mencatat ada tujuh isu utama yang menjadi tantangan pemimpin di tahun 2025 yang menjadi kunci pelayanan publik

Ketujuh isu tersebut meliputi integritas dan korupsi, teknologi dan transformasi digital, ekonomi, sumber daya manusia (SDM), globalisasi, lingkungan, serta workplace behaviour.

Dari tujuh isu tersebut, tiga di antaranya menjadi tantangan terbesar berdasarkan persepsi para pemimpin yang menjadi responden, yaitu integritas dan korupsi, transformasi digital, serta isu ekonomi global.

Baca Juga: Mengejutkan! Jalan Kaki Terbukti Dapat Perpanjang Umur Anda Hingga 11 Tahun

Kepala LAN, Muhammad Taufiq, menjelaskan bahwa masalah integritas dan korupsi yang terus menjadi isu sentral berpotensi melemahkan fondasi pembangunan dan mengurangi kepercayaan publik.

“Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, seperti program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan pendidikan antikorupsi, stagnasi pada Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mengindikasikan perlunya strategi baru yang lebih efektif,” ujar Taufiq.

Strategi tersebut mencakup penguatan mekanisme perlindungan pelapor serta penerapan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Baca Juga:

Kebakaran Hebat di Siantar Satu Rumah dan Dua Motor Ludes, Warga Selamat

Di sisi lain, transformasi digital yang diharapkan membawa peluang besar dalam pembangunan nasional menghadapi berbagai tantangan.

Keterbatasan talenta digital, kesenjangan infrastruktur, serta kualitas dan layanan teknologi yang masih belum merata menjadi hambatan utama dalam proses transformasi digital di Indonesia.

“Isu ekonomi juga menjadi salah satu tantangan utama, terlebih di masa pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Namun, stagnasi ekonomi global serta faktor internal seperti ancaman defisit anggaran pemerintah, menurunnya daya beli masyarakat, dan pengangguran menjadi tantangan yang harus dihadapi,” lanjut Taufiq dalam siaran pers yang dirilis pada Jumat (14/2/2025).

Selain tiga isu utama tersebut, tantangan lain yang menjadi perhatian pemimpin di tahun 2025 adalah tata kelola sumber daya manusia, globalisasi, lingkungan, serta workplace behaviour.

Siap menghadapi era digital? Optimalkan bisnis Anda dengan solusi teknologi terbaru!

Hubungi kami sekarang untuk konsultasi gratis.

Untuk menghadapi tantangan ini, para pemimpin perlu meningkatkan kompetensi pegawai. Dari hasil survei diketahui bahwa ada lima keterampilan utama yang harus dimiliki pemimpin masa depan, yakni berpikir strategis, mengelola integritas, berkolaborasi lintas sektor, beradaptasi terhadap perubahan, serta memiliki kepemimpinan digital yang kuat.

Ketua Komite Tetap Pemberdayaan Ekonomi Digital Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Helmi Balfas, menekankan pentingnya kepemimpinan digital untuk mendorong perubahan dan inovasi di sektor publik.

“Transformasi digital tidak hanya tentang adopsi teknologi baru, tetapi juga perubahan pola pikir yang lebih inovatif dan agile. Setidaknya ada tiga pilar utama dalam transformasi digital, yaitu pemanfaatan big data dalam pengambilan keputusan, kolaborasi lintas sektor dan kementerian, serta peningkatan kompetensi digital untuk menciptakan talenta baru,” jelasnya.

Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi, Kantor Komunikasi Kepresidenan, Muhammad Isra Ramli, menambahkan bahwa tahun ini merupakan momentum pembuktian dari transformasi kepemimpinan di Indonesia.

“Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan menegaskan pentingnya efisiensi birokrasi agar anggaran negara dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Isra mencontohkan bahwa efisiensi dalam tata kelola pemerintahan merupakan salah satu langkah strategis yang diharapkan dapat memperbaiki persepsi publik terhadap kinerja birokrasi.

“Kepemimpinan yang visioner, integritas yang kuat, dan kolaborasi lintas sektor akan menjadi kunci sukses Indonesia dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di tahun 2025. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan komunitas untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.