Tolak Soeharto Jadi Pahlawan, Mahasiswa Cipayung Plus Demo di DPRD Sumut
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Sumatera Utara (Sumut) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut, menolak penganugerahan gelar pahlawan kepada Soeharto, Selasa (18/11/2025).
Terpantau, massa aksi tiba di Jalan Imam Bonjol, tepat di depan Gedung DPRD Sumut, sekitar pukul 15.50 WIB. Setiba di lokasi, mereka langsung menuntut seluruh pimpinan DPRD Sumut untuk turun menemui massa.
“Para pimpinan, ketua dan wakil ketua, silakan turun sekarang dan temui kami di sini. Jangan sembunyi,” teriak salah seorang orator.
Setelah sekitar satu jam berorasi, anggota Komisi B DPRD Sumut, Manaek Hutasoit dari Fraksi Partai Golkar, akhirnya keluar untuk menemui massa aksi.
Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumut, Rahmat Taufik Pardede, yang mewakili Cipayung Plus, membacakan tuntutan mereka dengan tegas.
“Kami minta Pak Manaek mendengarkan secara baik-baik dan jeli, agar tuntutan kami dapat dipahami dan ditindaklanjuti,” ujar Rahmat.
Ia menegaskan bahwa Fraksi Golkar seharusnya dapat menyampaikan langsung kepada Ketua DPRD Sumut terkait sikap mahasiswa.
“Kami ingin bertemu Ketua DPRD. Ke mana beliau? Kalian sesama Golkar harusnya bisa mencermati kedatangan kami. Rezim Soeharto tidak layak menerima gelar pahlawan,” katanya.
Baca juga : Terkait Penganugerahan Pahlawan Soeharto, DPRD Sumut Beri Tanggapan Begini
Menanggapi hal itu, Manaek menjelaskan bahwa pimpinan DPRD Sumut tidak hadir bukan karena enggan menemui mahasiswa, melainkan karena adanya hambatan tertentu.
“Ketua DPRD Sumut sedang ada kemalangan keluarga, sementara pimpinan lainnya berada di luar kota. Saya berkomitmen menyampaikan langsung tuntutan saudara-saudara kepada para pimpinan,” ujarnya.
Ia memastikan seluruh tuntutan akan diteruskan ke pemerintah pusat melalui DPR, mengingat isu yang disuarakan merupakan isu nasional.
Adapun tuntutan Aliansi Cipayung Plus Sumut meliputi:
- Mendesak Presiden Prabowo Subianto mencabut penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto karena dinilai tidak memenuhi kriteria hukum, historis, maupun moral.
- Menolak segala bentuk glorifikasi, romantisasi, atau rehabilitasi politik terhadap Soeharto dan rezim Orde Baru.
- Menegaskan bahwa Soeharto merupakan simbol anti-reformasi dan musuh perjuangan rakyat 1998, sehingga pemberian gelar pahlawan dianggap sebagai pelecehan sejarah.
- Mendorong negara untuk menghormati memori korban pelanggaran HAM dan memperkuat pendidikan sejarah kritis agar generasi muda tidak mudah terpengaruh propaganda Orde Baru.
- Menuntut agar gelar kepahlawanan hanya diberikan kepada figur dengan rekam jejak bersih dan diterima publik.
- Menyerukan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga nilai demokrasi, HAM, transparansi, dan keadilan sosial sebagai warisan Reformasi 1998.
Sekitar 10 menit setelah berdialog dengan Manaek Hutasoit, massa aksi membubarkan diri dengan tertib.






