Tingginya Pengeluaran Pangan Cerminkan Tantangan Kesejahteraan di Asahan
Kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Asahan kembali menjadi sorotan. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap fakta bahwa lebih dari separuh pendapatan masyarakat Asahan setiap bulannya masih habis untuk memenuhi kebutuhan konsumsi makanan.
Melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dirilis oleh BPS Kabupaten Asahan, Rabu (21/1/2025), tercatat bahwa pada tahun 2025 porsi pengeluaran konsumsi makanan masyarakat Kabupaten Asahan mencapai 56,67 persen dari total pengeluaran rumah tangga per bulan. Sementara itu, sisanya sebesar 43,33 persen digunakan untuk kebutuhan non-makanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan kebutuhan lainnya.
Angka ini menjadi indikator penting dalam membaca tingkat kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, dalam kajian ekonomi, semakin besar porsi pengeluaran untuk makanan, maka semakin rendah tingkat kesejahteraan suatu wilayah. Sebaliknya, masyarakat yang sejahtera cenderung memiliki porsi pengeluaran pangan yang lebih kecil karena pendapatannya mampu dialokasikan ke kebutuhan lain yang bersifat jangka panjang.
Dalam catatan BPS, kurun waktu lima tahun terakhir, tepatnya periode 2020 hingga 2025, pengeluaran per kapita per bulan masyarakat Asahan menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2020, rata-rata pengeluaran per kapita tercatat sebesar Rp1,04 juta per bulan. Angka ini terus naik hingga mencapai Rp1,32 juta per kapita per bulan pada tahun 2025.
Kenaikan tersebut menandakan adanya peningkatan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Namun, dominasi pengeluaran untuk makanan menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan belum sepenuhnya merata dan masih terkonsentrasi pada pemenuhan kebutuhan primer.
Baca juga : Insentif Naik, Kesejahteraan Guru Honorer Masih Jadi Persoalan
“Kondisi ini juga menggambarkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Asahan masih memprioritaskan konsumsi pangan sebagai kebutuhan utama. Faktor harga bahan pokok, pola konsumsi rumah tangga, hingga kemudahan akses pangan di wilayah Asahan turut memengaruhi tingginya porsi belanja makanan,” demikian pernyataan BPS yang dikutip pada halaman 48 publikasi mereka.
Baca Juga:
Pengamat ekonomi Hazlansyah Ramelan menilai tingginya porsi pengeluaran masyarakat Kabupaten Asahan untuk konsumsi makanan menunjukkan struktur ekonomi rumah tangga yang masih rentan. Menurutnya, ketika lebih dari 50 persen pendapatan habis untuk pangan, ruang masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan, kesehatan, dan investasi jangka panjang menjadi sangat terbatas.
Dosen Universitas Muhammadiyah Asahan (UMMAS) itu menjelaskan, kenaikan rata-rata pengeluaran per kapita memang bisa dibaca sebagai sinyal membaiknya daya beli. Namun, tanpa diiringi peningkatan pendapatan riil dan stabilitas harga bahan pokok, kenaikan tersebut justru berpotensi menekan kesejahteraan.
“Jika inflasi pangan tinggi, masyarakat dipaksa mengalokasikan pendapatan lebih besar hanya untuk bertahan hidup,” ujarnya.
Hazlansyah menambahkan, pemerintah daerah perlu fokus pada penguatan sektor produktif yang menyerap banyak tenaga kerja lokal, khususnya pertanian, perikanan, dan UMKM. Selain itu, pengendalian harga pangan dan peningkatan nilai tambah produk lokal dinilai krusial agar pendapatan masyarakat meningkat.
“Ketika pengeluaran pangan bisa ditekan dan pendapatan naik, barulah kesejahteraan masyarakat Asahan dapat tumbuh,” pungkasnya.
Artikel Terkait
