Sistem KRIS BPJS Kesehatan Dikebut, Kenaikan Iuran Masih Menunggu Lampu Hijau Permenkes
Sistem Kelas Rawat Inap Standar (Kris) BPJS Kesehatan bakal diberlakukan sejak 30 Juni 2025 mendatang. Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) No 59 tahun 2024, rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan diharuskan memenuhi sejumlah kriteria fasilitas yang meliputi tempat tidur dengan fasilitas pendukung.
Dibaca Juga : Dinas Pertanian Labuhanbatu Berkomitmen Tingkatkan Kinerja Pertanian dengan Bantuan Traktor
Staf Komunikasi dan Kesekretariatan BPJS Kesehatan Cabang Pematangsiantar, Hakim mengatakan, penerapan sistem Kris bakal dilakukan bertahap. Namun diakui dia, petunjuk teknis dari Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) belum juga turun. “Memang Perpres nya sudah keluar, tapi kita masih menunggu Permenkes sebagai turunannya. Karena kita beranjak dari situ nanti,” kata Hakim, Senin (17/2/25).
Dia menuturkan, BPJS Kesehatan saat ini tengah melakukan koordinasi dengan rumah sakit yang memiliki kerja sama untuk penyesuaian agar dapat memberlakukan sistem Kris. “Sampai saat ini hanya sebatas itu saja, ada petugas-petugas kita di setiap rumah sakit,” ujarnya. Dia menambahkan, rumah sakit yang merekam Kris diwajibkan memiliki ketersediaan meja kecil di samping tempat tidur untuk setiap pasien, suhu ruangan yang stabil antara 20-26 derajat Celcius, pemisahan ruang berdasarkan kategori pasien yang meliputi perbedaan jenis kelamin, usia dan jenis penyakit.
Batas maksimal tempat tidur dalam satu kamar, yang hanya boleh diisi maksimal 4 tempat tidur, adanya tirai untuk memberikan privasi yang lebih baik bagi pasien, kamar mandi setiap ruang rawat inap, outlet oksigen tersedia di setiap ruang rawat inap, ventilasi udara dan pencahayaan yang baik serta komponen bangunan yang tidak mudah lembab.
Dibaca Juga : DPRD vs Sekda Siantar Perbedaan Pandangan Soal Mekanisme Penggeseran APBD
Sehubungan dengan diterapkan sistem tersebut, Hakim mengakui akan ada perubahan iuran dan tarif peserta BPJS Kesehatan. “Penyesuaian itu juga nanti ditetapkan melalui Permenkes,” ucapnya. Namun sampai saat ini, iuran masih berlaku berdasarkan kelas layanan, yakni Kelas 1 Rp150 ribu per bulan, Kelas II Rp100 ribu dan Kelas III Rp42 ribu. “Karena adanya subsidi pemerintah senilai Rp7.000 , sehingga peserta hanya membayar Rp35 ribu,” katanya.
Baca Juga:
Artikel Terkait
