Diduga Selewengkan Bansos, Warga Guntung Geruduk Pengelola E-Warung
Warga Desa Guntung, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara, gelar aksi memprotes RHPA, pengelola e-warung yang diduga menyelewengkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Rabu (12/10/2025).
Ratusan warga datang dengan rasa marah dan kecewa. Sudah lama mereka mencurigai adanya kejanggalan dalam penyaluran bansos. Selama ini, RHPA yang juga merupakan guru PPPK, kerap mengatakan bahwa saldo bantuan mereka kosong setiap kali dilakukan pengecekan. Banyak warga percaya begitu saja karena keterbatasan pemahaman terkait sistem perbankan dan transaksi digital.
“Kami ini orang desa, tidak ngerti teknologi. Kalau pengelola e-warung bilang saldo kosong, ya kami percaya,” kata Salma, salah satu penerima bantuan.
Namun semuanya berubah setelah pendamping PKH desa memberitahu bahwa bantuan tersebut sebenarnya sudah cair dan masuk ke rekening masing-masing KPM. Warga terkejut, menyadari bahwa selama ini mereka telah dibohongi.
“Kami baru tahu dari pendamping desa ternyata bantuan kami sudah diambil. Ternyata selama ini kami hanya dibohongi,” ucap Salma kecewa.
Baca juga : Kepala Lingkungan di Medan Viral Usai Diduga Menimbun Bantuan Korban Banjir
Kabar itu cepat menyebar, memicu kemarahan warga. Mereka kemudian mendatangi rumah RHPA untuk meminta penjelasan langsung.
Baca Juga:
Saat didatangi, RHPA mengaku telah mengambil uang bansos dan berjanji akan mengganti sebesar Rp500.000 per orang. Namun janji tersebut belum dipenuhi sepenuhnya. Hingga kini, baru 9 KPM yang menerima penggantian, padahal jumlah warga terdampak mencapai ratusan orang.
Mulyadi, salah satu warga, dalam orasinya menyebut dugaan penyelewengan ini bukanlah hal baru. “Ini bukan setahun dua tahun. Sudah lama terjadi. Korbannya ratusan,” tegasnya. Ia mengatakan warga selama ini diam karena menganggap pengelola e-warung sebagai pihak yang dipercaya pemerintah dalam menyalurkan bansos.
Warga kemudian mendesak Bupati Batu Bara dan aparat penegak hukum untuk turun tangan. Mereka menuntut penyelesaian yang adil, transparan, dan tegas.
“Jika tidak ada penyelesaian, kami akan melakukan aksi besar-besaran ke kantor bupati, kejaksaan, dan DPRD. Kami tuntut keadilan, perlindungan hak masyarakat kecil, dan penegakan hukum tanpa pandang bulu,” seru Mulyadi melalui pengeras suara.
Hingga aksi berakhir, RHPA tidak juga menampakkan diri di hadapan warga.
Artikel Terkait
