Sekda Tebing Tinggi Resmi Buka Bimtek Posyandu dalam Rangka Evaluasi Koordinasi 2025
Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tebing Tinggi, Erwin Suheri Damanik, menghadiri sekaligus membuka secara resmi Pertemuan Advokasi, Koordinasi, dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kelompok Kerja Operasional Posyandu.
Kegiatan tersebut melibatkan puskesmas, camat, TP PKK, serta mitra terkait dalam pengelolaan Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Posyandu pada era Transformasi Layanan Primer Tahun 2025, yang digelar di Hotel Malibo, Kota Tebing Tinggi, Rabu (17/12/2025).
Dalam arahannya, Erwin menegaskan pemberdayaan masyarakat merupakan proses penting untuk menumbuhkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian dalam meningkatkan kesejahteraan. Ia menyebutkan, saat ini Kota Tebing Tinggi memiliki 129 Posyandu yang tersebar di lima kecamatan.
Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu, Erwin menjelaskan Posyandu era baru tidak lagi hanya berfokus pada aspek kesehatan, tetapi mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yakni kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas).
“Untuk mendukung pelaksanaan tersebut, Pemerintah Kota Tebing Tinggi telah menetapkan SK Wali Kota Nomor 100.3.3.3/670 Tahun 2025 tentang Tim Pembina Posyandu, yang mengatur peran dan tanggung jawab masing-masing OPD dalam mencapai target SPM di setiap Posyandu,” ujarnya.
Baca juga : Kejar Ketercapaian ZeroDose di Sumut, Ketua PKK Kahiyang Ayu Kunjungi Dua Posyandu di Langkat
Ia berharap pertemuan koordinasi tahap kedua tahun 2025 ini dapat menjadi momentum evaluasi terhadap hambatan, tantangan, serta capaian Posyandu di Kota Tebing Tinggi, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor demi peningkatan kualitas dan pengembangan Posyandu secara berkelanjutan.
Baca Juga:
Sebelumnya, Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Tebing Tinggi, Hj Susmira Wanti Iman Irdian Saragih, menegaskan Posyandu merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan berbasis masyarakat.
Dalam konteks transformasi layanan primer, Posyandu dan Pustu tidak hanya berfungsi sebagai layanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan masyarakat yang melayani seluruh siklus kehidupan, mulai dari ibu hamil, balita, remaja, usia produktif, hingga lanjut usia.
“Transformasi layanan primer menuntut penguatan upaya promotif dan preventif, peningkatan kualitas pelayanan, serta keterpaduan lintas sektor. Karena itu, pertemuan advokasi dan koordinasi ini sangat strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen bersama,” katanya.
Ia juga mengapresiasi peran aktif TP PKK, kader Posyandu, pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta seluruh mitra terkait.
“Saya berharap ke depan kelompok kerja operasional Posyandu semakin optimal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan, dengan dukungan pembinaan teknis dari puskesmas dan Pustu serta sinergi lintas sektor yang berkelanjutan,” ucapnya.
Artikel Terkait
