Ratusan Guru Honorer Datangi Kantor Bupati Asahan

Ratusan guru honorer memadati halaman Kantor Bupati Asahan, Kamis (5/2/2026). Mereka datang bukan untuk merayakan sesuatu, melainkan memperjuangkan nasib yang kian tidak menentu.

Para tenaga pendidik tersebut mengaku terancam kehilangan pekerjaan setelah muncul kebijakan yang melarang keberadaan tenaga honorer di sekolah. Sebagian dari mereka bahkan telah lebih dulu “dirumahkan” tanpa kejelasan status.

Koordinator aksi, Fais, mengatakan para guru honorer non-database merasa dipinggirkan dan tidak mendapatkan perlindungan, meski telah mengabdi selama bertahun-tahun di dunia pendidikan Kabupaten Asahan.

“Kami datang untuk menuntut solusi. Banyak dari kami sudah tidak lagi dipanggil mengajar, padahal kami masih dibutuhkan di sekolah,” ujar Fais di tengah aksi.

Menurutnya, upaya komunikasi sebenarnya telah dilakukan. Mereka sudah menemui pengurus PGRI hingga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Namun, jawaban yang diterima dinilai belum memberikan kepastian.

Baca juga : Disdikpora Toba Bakal Kaji Ulang Gaji Guru Honorer, Ini Respons Para Pendidik

“Dinas menyebutkan hanya menjalankan undang-undang. Semua keputusan dikembalikan kepada pemerintah daerah. Sementara kami yang menjadi korban,” katanya.

Baca Juga:

DPRD Pematangsiantar Panggil KJPP, Nilai Rumah Singgah Covid-19 Rp14,5 Miliar Jadi Sorotan

Ironisnya, para guru tersebut mengaku tidak menuntut gaji besar. Bahkan, sebagian hanya menerima honor antara Rp200 ribu hingga Rp500 ribu per bulan. Meski jumlahnya kecil, mereka tetap bertahan demi panggilan hati sebagai pendidik.

“Kami tidak mengejar uang. Kami hanya ingin tetap mengajar dan mengabdi,” tambah Fais.

Para guru juga mengusulkan solusi konkret kepada Pemerintah Kabupaten Asahan, yakni tetap mempertahankan guru honorer dengan memanfaatkan Dana BOS bagi guru nonsertifikasi, serta dana sertifikasi dari pemerintah pusat bagi guru yang telah memenuhi persyaratan.

Selain itu, mereka berharap pemerintah dapat mengangkat guru honorer menjadi PPPK paruh waktu agar status kerja lebih jelas dan sekolah tidak kekurangan tenaga pengajar.

Baca juga : Kepala SPPG Jadi PPPK, Pengamat Soroti Nasib Guru Honorer

“Kami hanya ingin dipertahankan. Jika memang tidak masuk database lama, mengapa sekarang justru diberhentikan?” keluhnya.

Diperkirakan, jumlah guru honorer yang terdampak mencapai lebih dari 500 orang. Kondisi ini menjadi alarm serius bagi dunia pendidikan di Asahan karena, jika dibiarkan, kekurangan guru dapat mengganggu proses belajar mengajar di sekolah.

Menanggapi aksi tersebut, Wakil Bupati Asahan, Rianto, yang menerima aspirasi para pendemo, menyatakan pemerintah daerah tidak tinggal diam. Ia memastikan Dinas Pendidikan segera berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan langsung persoalan ini kepada pemerintah pusat.

“Bupati sudah memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan ke Jakarta. Ini bukan hanya masalah Asahan, tetapi persoalan nasional,” ujar Rianto.

Meski demikian, para guru berharap janji tersebut segera dibuktikan dengan keputusan nyata, bukan sekadar wacana. Bagi mereka, kehilangan pekerjaan bukan hanya soal penghasilan, melainkan juga hilangnya kesempatan untuk terus mencerdaskan generasi bangsa.