Rapat Paripurna DPRD Sumut Sepi
Medan – Rapat Paripurna DPRD Sumatera Utara (Sumut) kembali disorot publik setelah terlihat sepi dari kehadiran anggota dewan, Kamis (18/7). Dalam sidang yang digelar di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, tampak banyak kursi kosong meski rapat membahas agenda penting, yakni penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024.
Kondisi ini memicu kekecewaan dari sejumlah pihak, termasuk aktivis masyarakat sipil yang menilai para wakil rakyat tidak menunjukkan komitmen terhadap tugasnya. Padahal, kehadiran dalam sidang paripurna merupakan bagian dari tanggung jawab utama anggota dewan.
Baca juga : Tiga Turis Asing Jatuh di Gunung Rinjani, Akses Menuju Segara Anak Tutup
Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting, dalam keterangannya menyayangkan minimnya kehadiran anggota dan berharap hal ini tidak terulang. “Kami akan mengevaluasi kehadiran anggota secara internal,” ujarnya singkat usai sidang.
Fenomena kursi kosong di rapat paripurna bukan kali pertama terjadi di DPRD Sumut. Masyarakat berharap agar para legislator lebih disiplin, mengingat mereka dipilih untuk mewakili aspirasi rakyat dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah secara serius.
Agenda sidang membahas tanggapan dan atau jawaban gubsu terhadap pandangan umum fraksi atas ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan pandangan umum fraksi DPRD Sumut terhadap ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sumut tahun anggaran 2024 tersebut sepi kehadiran anggota dewan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut.
Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya membacakan hasil RPJMD di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut.
Baca Juga:
Ketidakhadiran sejumlah anggota DPRD Sumut dalam rapat paripurna kembali menjadi sorotan publik. Masyarakat berharap kejadian serupa tidak terus berulang, mengingat rapat paripurna merupakan forum penting dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan rakyat.
Disiplin dan komitmen anggota dewan dalam menjalankan tugas legislasi, pengawasan, dan penganggaran menjadi hal yang sangat diharapkan agar kinerja DPRD Sumut lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Artikel Terkait
