Ranperda Kesehatan Diusulkan Masuk Pansus oleh DPRD Medan

Fraksi PDIP DPRD Kota Medan meminta perubahan Ranperda Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan dibahas melalui tingkat Panitia Khusus (Pansus) dengan melibatkan stakeholder terkait.

Pasalnya, beberapa hal penting yang menjadi fokus dalam perubahan Ranperda Kesehatan tersebut harus dibahas secara lanjut agar bisa lebih efisien dan lebih sempurna.

“Tujuan perubahan Ranperda untuk menjamin kesehatan masyarakat. Sejak awal Fraksi PDIP mendukung hal tersebut. Dengan pembahasan dari berbagai pihak, kita harap segala urusan di layanan kesehatan bisa terjawab dan diatasi,” ucap Anggota DPRD Kota Medan, Johannes Hutagalung, saat membacakan jawab Fraksi PDIP dalam Rapat Paripurna di gedung dewan, Senin (6/4/2026).

Johannes mengatakan, ada 6 pilar yang meliputi transformasi kesehatan sesuai arahan Pemerintah Pusat, yakni Layanan Rujukan, Layanan Primer, Ketahanan Kesehatan, SDM Kesehatan, Teknologi Kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan.

Baca juga : DPRD Sahkan Dua Ranperda Jadi Perda, Wali Kota Pematangsiantar Segera Sampaikan Pendapat

“Masukan Wali Kota Medan seperti sistem informasi kesehatan yang terintegrasi melalui rekaman medis elektronik dan terhubung ke platform satu sehat maupun rumah sakit online serta penguatan sistem kesehatan sejalan dengan 6 pilar dari Pemerintah Pusat,” katanya.

Ditegaskan Johannes, perubahan Ranperda Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan sehingga setiap rumah sakit maupun melayani kebutuhan masyarakat secara lebih komprehensif.

Baca Juga:

Wabup Batu Bara Dorong OPD Gunakan DTSEN, Targetkan Pengentasan Kemiskinan

“Kami harap pembahasan lanjutan bisa dilakukan sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” tuturnya.

Dalam paripurna itu, Johannes juga mendesak Wali Kota Medan agar menyikapi keluhan soal data penerima bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran.

“Dalam setiap Sosper dan Reses, kami menerima laporan ada warga miskin yang tidak pernah mendapat bansos dari Pemerintah, sementara yan tergolong mampu tetap dapat. Kami menilai Dinsos Medan tidak serius melakukan verifikasi. Mohon Wali Kota menyikapinya serius, karena ini menyangkut kepentingan rakyat,” ujarnya.