Beranda AKTUAL Program MBG Berlanjut di Bulan Ramadan 2026, BGN Siapkan Paket Makanan

Program MBG Berlanjut di Bulan Ramadan 2026, BGN Siapkan Paket Makanan

Oleh dwi - Januari 31, 2026, 9:33 am

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tetap berjalan selama bulan suci Ramadan. Badan Gizi Nasional (BGN) Sumatera Utara menegaskan bahwa pelaksanaan MBG pada bulan puasa tahun 2026 akan mengacu pada petunjuk teknis (juknis) yang telah diterapkan pada tahun sebelumnya.

Kepala BGN Sumut, T. Agung Kurniawan, mengatakan tidak ada perubahan dalam regulasi pembagian MBG selama bulan puasa.

“Untuk bulan puasa nanti mengikuti juknis yang lama, sama seperti tahun lalu,” ujarnya, Jumat (30/1/2026).

Dikutip berdasarkan Keputusan Kepala BGN RI Nomor 63 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis, disebutkan bahwa khusus pada bulan puasa, penerima manfaat diberikan menu khusus berupa makanan yang tidak mudah basi atau makanan kering.

Makanan tersebut dibagikan menjelang waktu pulang sekolah dengan menggunakan kantong totebag tanpa food tray.

Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kepala BGN, Dadan Hindayana, saat berada di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (29/1/2026).

Jika pada hari biasa makanan dikonsumsi di sekolah, maka selama bulan puasa MBG dibagikan dalam bentuk paket makanan yang lebih tahan disimpan dan dapat dibawa pulang untuk dikonsumsi saat berbuka puasa. Menu tersebut antara lain telur rebus, susu, abon, buah, dan lainnya.

Sementara itu, bagi penerima manfaat yang tinggal di pondok pesantren, MBG akan dibagikan pada sore hari menjelang waktu berbuka puasa dengan menu makanan seperti hari biasa. Untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta penerima manfaat yang tidak menjalankan puasa, MBG tetap diberikan dengan menu dan waktu pembagian seperti biasanya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyebutkan bahwa saat ini Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah Indonesia telah mencapai 22.091 unit dengan jumlah penerima manfaat lebih dari 60 juta orang.