Pro-Kontra Pengelolaan Bandara Silangit, DPRD Sumut Angkat Bicara
Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara (Sumut), Gusmiyadi menanggapi persoalan pengelolaan Bandara Silangit di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) yang turun kelas dari Internasional menjadi Domestik.
“Saya rasa ini persoalan rumus ekonomi yang harus dilakukan pemerintah Taput. Keterlibatan dinas terkait turut mendorong stabilitas penerbangan dan animo pengunjung yang datang dan pergi melalui bandara tersebut,” ucapnya pada mistar, Rabu (26/02/2025).
Politisi Partai Gerindra itu mengatakan pengelolaan dari Pemkab Taput saat ini seharusnya mampu mempertahankan status bandara tersebut.
Baca juga : Respon Keluhan Warga, Wakil Ketua DPRD Tinjau Langsung Pintu Tol Bandar Selamat
“Kita perlu ketahui, penurunan status itu sangat berdampak dengan perekonomian masyarakat yang menurun pada wilayah bandara yang terletak di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara,” katanya.
Gusmiyadi menilai jika pengelolaan Bandara Silangit dialihkan kepada BUMN (Angkasa Pura) tentunya harus melewati beberapa pertimbangan.
“Sebenarnya jika dikelola BUMN, mereka sudah mahir pada bidang itu. Dari cara mengundang daya tarik masyarakat untuk berkunjung ke wilayah Danau Toba, otomatis akan ada peningkatan mendarat di bandara tersebut,” ujarnya.
Baca Juga:
Baca juga : Tim Banggar DPRD Sumut Sambangi Pemkab Asahan untuk Evaluasi Anggaran
Dia juga menyampaikan pengelolaan tersebut harus terus diawasi dari segi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita akan awasi perkembangannya, tapi kalau Pemkab Taput sudah tak bisa mendorong pertumbuhan ekonomi melalui bandara tersebut. Serahkan saja dengan pihak yang mahir dalam bidangnya,” ucapnya.
Artikel Terkait
