Kasatreskrim Polres Batu Bara Tegaskan Tindakan Bukan untuk Mempersulit Pengusaha Depot Air Minum
Undangan klarifikasi yang dilayangkan Satreskrim Polres Batu Bara kepada sejumlah pengusaha Depot Air Minum di Kabupaten Batu Bara belakangan menuai sorotan dan keluhan. Undangan tersebut disebut-sebut memicu keresahan di kalangan pelaku usaha kecil yang menggantungkan hidup dari depot air minum isi ulang.
Menanggapi hal itu, Kasatreskrim Polres Batu Bara AKP Masagus, melalui Kanit Ekonomi Ipda Kriswanto, menegaskan bahwa langkah tersebut murni sebagai tindak lanjut atas pengaduan masyarakat (Dumas) yang masuk ke kepolisian.
“Pengusaha kita undang untuk dilakukan klarifikasi terkait pengaduan masyarakat yang masuk ke Polres Batu Bara,” ujar Kriswanto saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (5/1/2026).
Menurut Kriswanto, dalam Dumas tersebut disebutkan adanya dugaan pengelolaan usaha depot air minum tanpa izin usaha dan/atau izin penggunaan Air Bawah Tanah (ABT). Dugaan tersebut kemudian ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Ia menjelaskan, pengaduan itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang dikaitkan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
“Dumas tersebut terkait dugaan tindak pidana sesuai pasal-pasal yang berlaku. Karena itu, kami mengundang para pengusaha untuk dimintai klarifikasi,” terang Kriswanto.
Dalam undangan klarifikasi tersebut, lanjutnya, pengusaha depot diminta membawa dokumen perizinan usaha serta dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan operasional depot air minum. Hal ini bertujuan untuk memastikan legalitas usaha dan menindaklanjuti pengaduan secara objektif.
Baca Juga:
Baca juga : Misteri Kematian IRT di Helvetia, Polrestabes Medan Amankan Suami untuk Dimintai Keterangan
“Jadi tidak ada unsur mempersulit usaha,” katanya.
Pengusaha Mengeluh, Minta Kelonggaran
Di sisi lain, sejumlah pengusaha depot air minum mengaku resah atas undangan klarifikasi yang mereka terima, terlebih karena disebutkan adanya dugaan tindak pidana dalam surat tersebut.
Salah seorang pengusaha depot air minum yang enggan disebutkan identitasnya mengaku bingung dan khawatir. Ia menilai persoalan perizinan menjadi beban berat bagi pelaku usaha kecil.
“Saya dan beberapa pengusaha depot lain jadi resah. Kalau harus mengurus semua izin, terus terang kami tidak mampu secara biaya. Tapi kalau usaha ditutup, kami juga rugi karena modal belum kembali,” tuturnya mengeluh.
Ia berharap pihak kepolisian dapat memberikan kelonggaran waktu, sehingga pengusaha depot tetap bisa menjalankan usaha sembari secara bertahap mengumpulkan dana untuk mengurus perizinan.
Tak hanya itu, ia juga berharap Pemerintah Kabupaten Batu Bara turun tangan memberikan pendampingan dan kemudahan dalam proses pengurusan izin usaha depot air minum.
“Saya juga berharap Pemkab Batu Bara turun tangan membantu pengurusan ijin kami agar dinyatakan legal,” ucapnya.
Artikel Terkait
