PHRI Simalungun Desak Pencabutan Efisiensi Anggaran, Industri Perhotelan Terpuruk Sepi
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Simalungun mengungkapkan bahwa tingkat hunian hotel di wilayah tersebut masih rendah.
Dibaca Juga : DPRD Pematangsiantar Desak Transparansi Penuh dalam Pelaksanaan SPMB 2025
Kondisi ini disebut sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat, yang membatasi kegiatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di hotel.
“Situasinya masih sama, mau cemana lagi kalau memang sudah seperti itu kondisinya. Sampai saat ini pengunjung itu sepi,” ujar Robert Pardede, Senin (26/5/2025).
Ia menilai, pemerintah seharusnya mengevaluasi kembali kebijakan efisiensi tersebut. Ia menyarankan agar pembatasan kegiatan ASN di hotel dicabut demi menghidupkan kembali sektor perhotelan daerah.
“Cabut aja efisiensi anggaran ini. Kan hal ini yang membuat ASN tidak lagi berkegiatan di Hotel, jadi cabut aja itu. Harus dikaji lagi itu,” ucap Robert.
Sebelumnya, Robert juga telah menyampaikan bahwa tingkat hunian hotel selama masa libur panjang dan menjelang Lebaran terpantau sepi.
Baca Juga:
Selain faktor efisiensi anggaran, kondisi cuaca dan bencana alam di kawasan wisata Parapat juga disebut turut memengaruhi.
“Kalau kondisi seperti ini terus berlangsung, bukan tidak mungkin akan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Tapi tentu itu bukan harapan kita. Saat ini, Ketua PHRI Pusat sedang merancang agenda untuk bertemu Presiden guna membahas persoalan ini,” tuturnya.
Ia menambahkan, pada awal pekan kunjungan hotel memang sempat meningkat, namun tidak setara dengan tahun-tahun sebelumnya. Banyak hotel di kawasan wisata Danau Toba, termasuk Parapat, juga mengalami situasi serupa.
Dibaca Juga : SK PPPK di Toba Tertunda, BKPSDM: Masih Finalisasi Pasal Penting
“Kita kasihan kepada para pelaku usaha hotel. Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah sangat berpengaruh. Semoga ini hanya terjadi di tahun ini, dan tahun depan bisa kembali normal,” katanya.
Artikel Terkait
