Pendapatan Daerah Kota Binjai Selalu Meleset, Wali Kota Amir Hamzah Dikritik DPRD
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Binjai mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, yang memicu kritik dari DPRD terhadap Wali Kota Amir Hamzah. Menurut laporan BPK tahun 2022, realisasi PAD hanya mencapai Rp63,7 miliar dari target Rp135 miliar, atau sekitar 47,17%. Sementara itu, pada tahun 2021, realisasi PAD hanya sebesar Rp54,5 miliar.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Binjai, melalui anggotanya Adil Putra, ST, secara kritis menyoroti masalah ini Mereka menekankan bahwa target PAD Kota Binjai untuk tahun 2022 hanya tercapai sekitar 40%, dan mengkhawatirkan dampaknya terhadap keuangan daerah.
Selain itu, Kota Binjai juga mendapat sorotan terkait pelayanan publik yang buruk. Menurut penilaian Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Kota Binjai berada di peringkat terakhir dalam pelayanan publik di antara 33 kabupaten/kota se-Sumut Wali Kota Amir Hamzah menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja bawahannya dan mengancam akan melakukan evaluasi jika tidak ada peningkatan dalam tiga bulan ke depan.
Baca Juga:
Situasi ini menambah tekanan politik terhadap Wali Kota Amir Hamzah, yang sebelumnya juga disorot terkait bantuan sosial yang dianggap dimanfaatkan untuk kepentingan Pilkada.
Secara keseluruhan, penurunan PAD dan kritik terhadap kinerja pelayanan publik menambah tantangan bagi kepemimpinan Wali Kota Amir Hamzah di Kota Binjai.
BINJAI, Pendapatan asli daerah atau PAD yang diraih Pemerintah Kota Binjai sejak beberapa tahun belakangan selalu tak mencapai target. Hal inilah menjadi catatan Anggota DPRD, Ronggur Simorangkir bahwa Wali Kota Binjai, Amir Hamzah telah gagal memimpin Kota Binjai.
Baca Juga:
Pandangan itu disampaikan politisi Partai Gerindra tersebut karena melihat menurunnya PAD yang dicapai Pemko Binjai. Sebab, kata dia, PAD merupakan salah satu tolak ukur buruknya kinerja wali kota.
“Bagaimana pembangunan daerah mau ditingkatkan jika PAD rendah. Setiap tahunnya, pendapatan kita terus menurun. Itu yang bikin APBD Binjai mengalami defisit,” kata Ronggur, Selasa (7/1/2025).
Ia menyebut, banyak OPD di jajaran Pemko Binjai yang kinerjanya lamban dan buruk. Terutama, dalam aspek penyerapan anggaran
Baca Juga:
Baca juga : Polres Asahan Musnahkan 42,6 Kg Sabu dan 85.500 Ekstasi Asal Malaysia
Hal itu, saran Ronggur, harus menjadi perhatian wali kota lantaran kinerja pejabat kurang maksimal. Terkhusus juga OPD yang ditugasi menggali sumber PAD.
Melihat pertumbuhan restoran salah satunya di Binjai, hal tersebut tentunya digali dengan maksimal. Namun sayang, potensi itu terabaikan.
Baca Juga:
“Jujur saja, karena pendapatan asli daerah ini tiap tahunnya terus menurun dan berulang, kami khawatir ini memang dibiarkan. Dua saja gendangnya, dibiarkan atau memang wali kota tidak tau kerja, sehingga wajar kami sebut beliau Walikota yang gagal.
Kata dia, dampaknya itu tentu ke wajah pembangunan Binjai saat ini dan kedepannya. Baik itu infrastruktur, kesehatan, pendidikan.
“Belum lagi soal utang pemko ke pihak ketiga yang sampai hari ini belum juga dibayarkan. Artinya ini persoalan yang serius, kan tidak mungkin kita membangun kota ini dengan utang, gali lubang, tutup lubang,” ujarnya.
Baca Juga:
Artikel Terkait
