Pemko Pematangsiantar Klaim Efisiensi Rp22 Miliar, Sekda Masih Perlu Detail Lebih Lanjut
Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp22 miliar setelah mengikuti instruksi dari Presiden Prabowo Subianto. Sekretaris Daerah (Sekda) Pematangsiantar, Junaedi A Sitanggang mengatakan Pemko Pematangsiantar telah memangkas anggaran sebesar Rp22 miliar atas instruksi dari Presiden. Namun, jumlah itu belum final. “Efisiensi masih perhitungan sementara. Ada sekitar Rp22 miliar lebih, angka pastinya belum detail,” ujarnya kepada Rabu (12/3/2025).
Dibaca Juga ; Heboh Kecurangan MinyaKita Kemasan 1 Liter, Pedagang Siantar Curhat Rugi Jutaan Rupiah
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) itu menuturkan pemangkasan anggaran tersebut tidak akan berdampak pada pelayanan publik berdasarkan laporan sementara dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Secara garis besar, kata dia, pemangkasan anggaran dilakukan dengan memotong anggaran perjalanan dinas, konsumsi hingga alat tulis kantor. Junaedi menyebut tidak ada OPD yang terdampak signifikan dari pemangkasan anggaran itu. “Efisiensi ini bukan berarti menghapus kegiatan yang sudah direncanakan, tapi mengurangi intensitasnya. Kita menargetkan hal ini akan selesai,” ucap Junaedi.
Klaim efisiensi Rp22 miliar ini menjadi sorotan publik, terutama di tengah upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Masyarakat pun menantikan penjelasan lebih lanjut dari Pemko Pematangsiantar untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan bersama.
Dibaca Juga ; Stok Daging Sapi di Siantar Aman, Pasokan Cukup hingga Hari Raya Lebaran
Sementara itu, DPRD Pematangsiantar berencana memanggil jajaran Pemko untuk meminta penjelasan resmi terkait efisiensi anggaran tersebut. “Kami akan memastikan bahwa efisiensi ini tidak mengorbankan program-program prioritas yang telah direncanakan,” ujar Efisiensi anggaran sebesar Rp22 miliar ini diharapkan dapat menjadi langkah positif bagi Pemko Pematangsiantar dalam mengelola keuangan daerah. Namun, tanpa transparansi dan akuntabilitas, klaim tersebut berpotensi menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat.
Baca Juga:
Artikel Terkait
