Pemkab Tapsel Genjot Digitalisasi Layanan Publik, Transaksi Non-Tunai Jadi Prioritas
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel) terus mendorong digitalisasi layanan publik dengan menerapkan transaksi non tunai di seluruh sektor, termasuk puskesmas, sekolah, dan desa.
Dibaca Juga : Kemenangan Hermawanto Lee atas Pemprov Sumut & Pemko Siantar Akhir Kisruh Lahan SMA Negeri 5?
Langkah ini ditandai dengan digelarnya kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Transaksi Non Tunai yang digelar di Gedung Serbaguna Sarasi, Sipirok, Kamis (15/5/2025).
Bupati Tapsel, Gus Irawan Pasaribu, menegaskan pentingnya transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah.
Ia menyebut kepala puskesmas, kepala sekolah, dan kepala desa sebagai garda terdepan dalam pelayanan dan perubahan.
“Digitalisasi adalah masa depan. Transparansi dan efisiensi fiskal hanya bisa dicapai melalui sistem keuangan berbasis digital,” ujarnya.
Meski fondasi digital telah dibangun sejak 2015, Bupati mengakui Tapsel masih tertinggal dibanding daerah lain seperti Nias Utara.
Baca Juga:
PT Bank Sumut turut mendukung langkah itu. Direktur Pemasaran Bank Sumut, Hadi Sucipto, menyatakan kesiapan pihaknya memfasilitasi sistem transaksi digital yang aman dan terintegrasi.
Sementara itu, Kepala BPKPAD Tapsel, M. Frananda, menjelaskan bahwa transaksi non tunai sudah diterapkan di OPD, kecamatan, dan kelurahan melalui Case Management System (CMS).
Dibaca Juga : Bupati Labusel Sambut Sultan Kotapinang, Sinergi Jaga Warisan Budaya Melayu
Namun, implementasi di tingkat puskesmas dan sekolah dasar–menengah masih perlu ditingkatkan.Pemkab Tapsel menargetkan pada 2025, 70% transaksi layanan publik sudah beralih ke sistem digital. Langkah ini sejalan dengan program Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) yang digalakkan pemerintah pusat.
Artikel Terkait
