KI Award 2025, Pemkab Batu Bara Kembali Ditetapkan Badan Publik Informatif

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batu Bara menerima Komisi Informasi Award (KI Award) 2025 sebagai badan publik informatif dalam kategori pemerintah. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas komitmen Pemkab Batu Bara dalam menerapkan keterbukaan informasi publik.

Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Ketua Komisi Informasi Sumatera Utara, Eddy Syahputra, kepada Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian, diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Batu Bara, Elpandi. Prosesi penyerahan berlangsung di Kantor Komisi Informasi Sumatera Utara, Medan, Kamis (18/12/2025).

Baca juga : Sambut Nataru, Pemkab Samosir Perketat Transportasi dan Keamanan Demi Kenyamanan Wisatawan

Eddy mengatakan, Pemkab Batu Bara dinilai konsisten menjalankan prinsip keterbukaan informasi badan publik sepanjang tahun 2025, sehingga layak menerima predikat informatif.

Sementara itu, melalui laman resmi Diskominfo Batu Bara, Elpandi menegaskan capaian tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi serta kualitas layanan informasi kepada masyarakat.

Baca juga : Pemkab Simalungun Kebuti Infrastruktur, Pengaspalan Jalan di Tiga Nagori Tuntas Akhir Desember 2025

Penganugerahan KI Award 2025 dilaksanakan secara sederhana dan terbatas, seiring kondisi Sumatera Utara yang tengah mengalami musibah.

Baca Juga:

Mengaku Jadi Korban Penganiayaan, Pemuda Lapor Kerabat ke Polsek Bangun Purba

Meski demikian, kegiatan tetap berlangsung karena proses Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 telah dilaksanakan sebelumnya, dengan tetap mengedepankan efisiensi anggaran.

Baca juga : Pemkab Toba Siagakan Layanan Kesehatan untuk Pengendara Selama Libur Nataru

Dengan diraihnya predikat badan publik informatif ini, Pemkab Batu Bara diharapkan terus mempertahankan dan meningkatkan standar keterbukaan informasi publik di seluruh perangkat daerah.

Pemerintah daerah juga berkomitmen menjadikan keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.