Pembatasan LPG 3 Kg Maksimal 10 Tabung Dinilai Memberatkan Rumah Tangga dan UMKM

Rencana Pertamina Patra Niaga untuk membatasi distribusi LPG 3 kilogram sebanyak 10 tabung per bulan memicu tanggapan dari kalangan akademisi. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah efisiensi anggaran, namun jumlah yang diusulkan dianggap masih berada di atas rata-rata konsumsi rumah tangga normal.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Gunawan Benjamin, menilai angka 10 tabung dalam sebulan sebenarnya tergolong longgar untuk kategori rumah tangga biasa. Berdasarkan pengamatannya, keluarga dengan empat anggota dari kelas ekonomi menengah umumnya hanya menghabiskan tiga hingga lima tabung per bulan.

“Usul Pertamina untuk membatasi distribusi LPG 3 kilogram sebanyak 10 kali dalam sebulan saya pikir masih terlalu banyak jumlahnya. Bagi ibu rumah tangga yang murni menggunakannya untuk konsumsi keluarga, ide ini tidak akan menjadi masalah serius,” kata Gunawan, Kamis (29/1/2026).

Meski aman bagi rumah tangga, Gunawan mengingatkan bahwa tantangan nyata justru ada pada kelompok pelaku usaha mikro (UMKM) atau industri rumahan.

Baca juga : Pertamina Patra Niaga Sumbagut Tegaskan Pelayanan LPG Normal Pasca Pemeriksaan SPPBE

Bagi pedagang sarapan pagi sederhana, jatah 10 tabung mungkin masih relevan. Namun bagi usaha kuliner skala rumah makan, batasan tersebut diprediksi akan memicu masalah operasional. Gunawan juga menyoroti potensi efek domino terhadap kenaikan harga barang di pasar.

“Dampak dari kebijakan pembatasan distribusi atau penertiban penyaluran LPG 3 kilogram bersubsidi berpeluang memicu masalah inflasi. Harga produk bisa menjadi lebih mahal, terutama bagi pelaku usaha yang selama ini bergantung pada LPG melon meskipun secara aturan mereka mungkin tidak berhak,” ucapnya.

Baca Juga:

Pemko Medan Tetapkan Taman Sri Deli sebagai Lokasi Ramadan Fair 2026

Menurut Gunawan, kunci utama efisiensi subsidi energi bukan sekadar membatasi jumlah, melainkan memastikan distribusi yang tepat sasaran. Ia mengapresiasi upaya penghematan anggaran pemerintah untuk menutup celah kebocoran distribusi, namun menilai perlu adanya kajian yang lebih matang agar tidak memicu gejolak sosial.

“Masyarakat membutuhkan terobosan agar penghematan bisa dilakukan dan kebocoran distribusi ditutup. Namun kebijakan tersebut setidaknya harus mampu meminimalkan penolakan di lapangan. Pada dasarnya, memang tidak ada kebijakan yang bisa sepenuhnya diterima oleh semua pihak,” ujarnya.