Beranda Analisa NEWS Pembangunan Gedung Gizi Polresta Deli Serdang Disorot, Diduga Tak Kantongi PBG

Pembangunan Gedung Gizi Polresta Deli Serdang Disorot, Diduga Tak Kantongi PBG

Oleh naya - Agustus 11, 2025, 10:21 am

Tanah kosong milik Polresta Deli Serdang di Desa Pagar Marbau III, Kecamatan Lubuk Pakam, yang terletak persis di sebelah Makodim 0204/Deli Serdang, saat ini tengah dibangun menjadi Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, pembangunan gedung tersebut diduga belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dokumen pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Pantauan langsung wartawan wartawan, pada Sabtu (9/8/2025), menunjukkan pekerjaan bangunan sudah memasuki tahap pemasangan batu bata di atas cor pondasi beton.

Sebuah spanduk terpampang di depan lokasi bertuliskan:

“Di sini akan dibangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polresta Deli Serdang.”

Namun, tidak terlihat adanya papan informasi proyek yang biasanya memuat nomor PBG, nama kontraktor, serta jangka waktu pekerjaan.

Beberapa pekerja yang dimintai keterangan di lokasi enggan berkomentar, bahkan sebagian memilih bungkam saat ditanya mengenai kelengkapan perizinan.

Tak jauh dari proyek tersebut, terdapat empat unit rumah dinas milik Polresta Deli Serdang yang dibangun dalam bentuk kopel.

Warga sekitar mengaku tidak pernah melihat PBG dipasang, baik untuk pembangunan rumah dinas maupun gedung SPPG.

“Mungkin karena bangunannya milik polisi jadi tidak perlu dilengkapi PBG. Mana berani Pemkab Deli Serdang menanyai bangunan tanpa PBG tersebut,” ujar seorang warga bermarga Sirait, Sabtu sore.

Hingga berita ini diturunkan, Humas Polresta Deli Serdang, Iptu JM Gabe Napitupulu, belum memberikan tanggapan atas dugaan tersebut. Pesan singkat yang dikirimkan oleh wartawan tidak dibalas.

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah perizinan resmi yang wajib dimiliki semua bangunan, termasuk gedung milik instansi pemerintahan, sesuai Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021.

Jika terbukti melanggar, pembangunan tanpa PBG dapat dikenakan sanksi administratif atau bahkan dihentikan.