Ormas Garansi Desak Aparat Usut Dugaan Pungli di Dinas Pendidikan Langkat

Ketua Gerakan Rakyat Untuk Transparansi (Garansi) Sumatera Utara, Meidi Kembaren, mendesak aparat penegak hukum untuk segera menyelidiki dugaan pungutan liar (pungli) yang diduga terjadi di Dinas Pendidikan Langkat.

Dugaan tersebut semakin santer terdengar belakangan ini dan menimbulkan keresahan di masyarakat.

Meidi Kembaren mengungkapkan hal tersebut saat ditemui di Stabat pada Selasa (12/2/2025). Ia berharap aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, dapat bersikap serius dalam menindaklanjuti dugaan pungli ini agar kejelasan dapat segera diperoleh dan keresahan masyarakat teratasi.

Baca Juga: Polres Langkat dan Pengadilan Agama Stabat Teken MoU Perlindungan Perempuan dan Anak

“Kami mendesak agar pihak kepolisian dan kejaksaan segera turun tangan melakukan penyelidikan atas dugaan pungli yang terjadi di Dinas Pendidikan Langkat. Keresahan masyarakat harus segera dijawab dengan tindakan hukum yang tegas,” ujar Meidi.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar aksi unjuk rasa guna menyuarakan tuntutan transparansi dan keadilan terkait dugaan pungli tersebut.

Garansi menilai, pengawasan dan penegakan hukum yang ketat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa sektor pendidikan bersih dari praktik pungutan liar yang dapat merugikan masyarakat.

Baca Juga:

Kebakaran Hebat di Siantar Satu Rumah dan Dua Motor Ludes, Warga Selamat

“Dalam waktu dekat, kami akan melakukan aksi sebagai bentuk protes terhadap dugaan pungli ini. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang di lingkungan Dinas Pendidikan Langkat,” tambahnya.

Siap Untuk Tampil Lebih Percaya Diri? Kunjungi Website Kami dan Temukan Layanan Salon Terbaik!

Dengan adanya desakan ini, diharapkan aparat penegak hukum dapat segera mengambil langkah konkret dalam menyelidiki dan menindak pihak-pihak yang terbukti melakukan pungli, sehingga integritas dunia pendidikan di Langkat tetap terjaga.

Dengan adanya desakan dari Garansi Sumatera Utara, diharapkan aparat penegak hukum segera mengambil langkah konkret untuk mengusut dugaan pungli di Dinas Pendidikan Langkat.

Transparansi dan penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan guna memastikan dunia pendidikan terbebas dari praktik yang merugikan masyarakat. Masyarakat pun menantikan hasil penyelidikan yang objektif agar kepercayaan terhadap lembaga pendidikan dan pemerintahan tetap terjaga.