OPD Dinilai Abaikan Fungsi Pengawasan, DPRD Sumut Desak Bentuk Pansus
Sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Sumatera Utara (Sumut) dinilai kerap mengabaikan fungsi pengawasan legislatif dan tidak mendukung visi dan misi Gubernur Sumut.
Guna mengevaluasi kinerja para pimpinan dan kepala OPD di Sumut, anggota Komisi A DPRD Sumut, Berkat Kurniawan Laoli, mendorong lima pimpinan dewan untuk membentuk panitia khusus (Pansus).
“Kami mendorong pimpinan DPRD agar membentuk Pansus yang bertugas menilai dan mengevaluasi OPD yang tidak mendukung visi dan misi Gubernur Sumut, Pak Bobby Nasution,” ujar Berkat kepada Mistar di gedung DPRD Sumut, Rabu (21/5/2025).
Pembentukan Pansus harus segera dilakukan agar pengawasan dan pembahasan isu-isu krusial dapat diselesaikan bersama DPRD.
“Kita lihat contohnya Dinas Pendidikan Sumut. Pembahasan Sistem Penerimaan Murid Baru melalui rapat dengar pendapat itu penting. Wajar kalau OPD harus hadir dan memberikan klarifikasi,” kata politisi NasDem itu.
Sebagai Bendahara Fraksi NasDem, Berkat juga menekankan pentingnya transparansi dari seluruh OPD. Ia meminta setiap OPD menjelaskan program, kebijakan, kinerja, dan kendala yang mereka hadapi kepada DPRD agar bisa dibahas bersama.
“Harus ada penjelasan dari Kadis, supaya seluruh anggota dewan bisa menyampaikan kepada konstituennya di daerah pemilihan masing-masing. Kadis yang harus memaparkan karena pertanggungjawaban ada pada mereka, bukan pada panitia,” tuturnya.
Baca Juga:
Lebih lanjut, Berkat menyoroti pentingnya pemerataan pendidikan di Sumut. Ia meminta pemerintah meningkatkan kuota sekolah negeri di tingkat SMA dan SMK demi kesejahteraan anak-anak.
“Kita ingin pendidikan di seluruh wilayah Sumut merata. Seharusnya, di setiap kecamatan atau desa ada SMA atau SMK negeri. Sekolah swasta hanya alternatif, sedangkan negeri itu gratis. Ini juga jadi salah satu dorongan kami,” tuturnya.
Dengan desakan pembentukan panitia khusus (pansus), DPRD Sumatera Utara berharap ada langkah konkret dalam menelusuri dugaan kelalaian dan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta perbaikan kinerja birokrasi ke depan. DPRD juga menekankan bahwa pansus bukan sekadar alat evaluasi, tetapi juga bentuk komitmen lembaga legislatif dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Masyarakat pun diharapkan ikut mengawasi proses ini agar hasilnya tidak hanya menyentuh permukaan, tetapi membawa perubahan nyata di lapangan.
Baca juga : Pencuri Ponsel di Masjid Annur Binjai Ditangkap Polisi
Artikel Terkait
