Masa Depan Program 3 Juta Rumah di Simalungun Dipertanyakan, Kadis PRKP Kami Belum Tahu
Di tengah tingginya angka backlog perumahan, program tiga juta rumah yang menjadi angin segar. Namun, realisasinya hingga kini belum terlihat hingga ke daerah. Dimana saat ini, pemerintah daerah masih menunggu tindak lanjutnya dari pusat. Seperti disampaikan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Kadis PRKP) Kabupaten Simalungun, Djamahaen Purba, pada Selasa (25/2/25).
Dibaca Juga ; Mendagri Terbitkan Kebijakan Baru, Pemko Siantar Perketat Perhitungan Anggaran 2025
Ia menyampaikan, program 3 juta rumah tersebut pun belum sepenuhnya berjalan di Kabupaten Simalungun. “Untuk tahun 2025 itu kan target kementerian 3 juta rumah. Jadi kita belum tahu kelanjutannya, sampai sekarang belum ada jawaban yang konkret,” ucapnya. Djamahaen mengaku belum secara jelas mengetahui kendalanya yang dihadapi Kementerian, apakah terkena refocusing atau tidak, pihakny hanya bisa menunggu informasi lanjut. “Hingga kini, belum ada tindak lanjut dari pemerintah pusat akan keberlanjutan program itu,” ujarnya.
Diketahui, program pembangunan tiga juta rumah merupakan salah satu program prioritas dari delapan program terbaik pemerintahan Prabowo-Gibran. Sasaran utamanya pun adalah masyarakat yang tidak miliki rumah. Sementara itu, Djamahean mengakui bahwa dengan adanya efisiensi anggaran seperti saat ini, sangat berdampak pada program-program sebelum lainya seperti bedah rumah dan hal-hal lainnya yang bersumber dari pemerintah pusat.
“Mengganggu lah, bantuan rumah tidak layak huni kan banyak skemanya dan ada dari Kementerian. Kementerian Ini melalui Balai Perumahan, tapi itu lebih ke Pokir dan tidak seperti DAK dan DAU,” tuturnya. Djamahean mengatakan, di wilayah Kabupaten Simalungun terdapat ribuan unit rumah yang masuk dalam klasifikasi rumah tidak layak huni. “Tapi itu mau kita validasi lagi by name by address. Kita juga akan koordinasi dengan Dinas Sosial, kan bedah rumah ini bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tentu ini kurang mampu,” pungkasnya.
Dibaca Juga : Misi Diplomasi Pendidikan Ketua Yayasan UHN Jelajahi Negara Ini untuk Kerja Sama Internasional
Sementara itu, warga Simalungun yang terdampak mengharapkan adanya kepastian dan percepatan penanganan. Banyak di antara mereka yang tinggal di rumah dengan kondisi memprihatinkan, seperti atap bocor, dinding reyot, dan fasilitas sanitasi yang tidak memadai. “Kami berharap pemerintah tidak mengabaikan nasib kami. Rumah adalah kebutuhan dasar, dan kami ingin hidup layak seperti warga lainnya,” ujar salah seorang warga yang rumahnya masuk dalam kategori tidak layak huni. Dengan ribuan rumah yang masih menunggu perbaikan, efisiensi anggaran diharapkan tidak menjadi penghalang bagi terwujudnya program bedah rumah yang menjadi harapan banyak keluarga kurang mampu di Simalungun.
Baca Juga:
Artikel Terkait
