Kekeringan Berkepanjangan, Musim Tanam Padi di Porsea Terancam Gagal

Petani di Desa Patane VI, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, terancam gagal musim tanam padi akibat tidak turunnya hujan selama lebih dari satu bulan. Kondisi ini membuat para petani berharap hujan segera turun agar musim tanam tahun 2026 tidak mengalami kegagalan maupun penundaan.

Dibaca Juga : Dinas Koperindag Toba Tegaskan Pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih Jadi Wewenang TNI

Seorang petani, S. Sirait, menyampaikan bahwa sejak beberapa tahun terakhir persawahan di Desa Patane VI tidak sedikit beralih menjadi lahan perkebunan jagung.

“Penyebabnya air sungai aliran Aek Mandosi mulai berkurang, sehingga tidak mampu lagi menyuplai air ke seluruh persawahan. Desa kami berada di hilir sungai, sehingga jika tidak turun hujan selama beberapa pekan, lahan sawah akan kering kerontang,” ujarnya, Jumat (23/1/2026).

Menurutnya, sejumlah petani kini tidak bisa melakukan penanaman, padahal benih padi yang disemai sudah melewati batas usia tanam akibat kondisi tanah yang terlalu keras. Bahkan, untuk membajak sawah pun menjadi sangat sulit karena hujan tak kunjung turun.

“Semoga dalam beberapa hari ke depan hujan turun agar musim tanam tidak tertunda dan benih tidak terlalu tua. Jika terlalu lama, pertumbuhan padi tidak maksimal dan hasil panen tidak memuaskan. Harapan kami pemerintah turun memberikan solusi sebelum hujan benar-benar turun,” ucapnya.

Camat Porsea, Edward Sidabutar, tidak menampik bahwa selama beberapa tahun terakhir desa tersebut memang mengalami kendala pengairan akibat berkurangnya debit air Sungai Aek Mandosi. Kondisi itu menyebabkan tidak sedikit lahan sawah beralih fungsi menjadi lahan darat.

Baca Juga:

Kalapas Tanjungbalai Pastikan Lapas Bebas Pungli dan Peredaran Narkoba

“Sebelumnya pihak kecamatan sudah pernah melakukan survei sungai hingga ke pintu pengaturan debit air di Desa Raut Bosi. Namun meskipun pintu pembagian air dibuka menuju Desa Patane VI, masalah krisis air tetap tidak terpecahkan. Air baru bisa sampai jika sungai meluap atau terjadi banjir.

Ia menambahkan, terkait solusi penanganan krisis air di persawahan warga, pihak kecamatan belum dapat bertindak karena hingga kini belum menerima laporan resmi dari warga maupun pemerintah desa.

Dibaca Juga : APBD Simalungun Menyusut Tajam, DPRD Desak Tambahan Anggaran dari Pusat dan Provinsi

“Bagaimana kita membicarakan solusi penanggulangan krisis air kalau laporan keluhan saja belum ada. Informasi yang disampaikan wartawan masih bersifat lisan dan belum tentu mencerminkan keluhan warga. Yang pasti, jika warga atau desa melapor secara resmi melalui surat, baru bisa kita rapatkan dan carikan solusinya,” tutur Edward.