Kasus Biaya Sekolah di Medan, Muhaimin Serukan Peran Aktif Pemerintah
Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar, menyoroti kasus sulitnya akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di Medan yang terungkap baru-baru ini. Dalam pernyataannya, Muhaimin menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah dalam memastikan setiap anak bangsa mendapatkan hak pendidikan, tanpa terkendala oleh masalah biaya sekolah.
Dibaca Juga : Aksi Pencurian Pagar di Siantar Selatan Berakhir di Tangan Polisi
“Pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara, seperti yang dijamin oleh UUD 1945. Jika ada warga yang tidak mampu membayar biaya sekolah, mereka harus melaporkan hal ini kepada pemerintah. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kehilangan masa depan karena ketidakmampuan finansial,” ujar Muhaimin saat memberikan keterangan pers, Sabtu (12/1).
Baca Juga:
“Kalau ada masalah, sampaikan kepada pemerintah, baik ke pemerintah daerah, pemerintah pusat. Pasti akan kita carikan solusi,” kata Muhaimin Iskandar di Jakarta, Sabtu.
Hal ini menanggapi video rekaman yang viral di media sosial mengenai anak yang dihukum duduk di lantai lantaran belum membayar SPP di Medan, Sumatera Utara.
Menurutnya, pendidikan dasar dan menengah merupakan fokus perhatian pemerintah sehingga setiap masalah yang dihadapi masyarakat akan dicarikan solusi.
Baca Juga:
Kasus ini mencuat setelah beberapa keluarga di Medan mengaku tidak mampu membayar biaya sekolah anak-anak mereka, meski pemerintah telah menggalakkan program pendidikan gratis. Kondisi ini dinilai sebagai salah satu dampak dari kurangnya sosialisasi dan pengawasan atas implementasi program bantuan pendidikan di tingkat daerah.
Muhaimin juga menyerukan kepada pemerintah daerah untuk lebih responsif dalam menangani persoalan semacam ini. “Pemda harus proaktif turun ke lapangan, mendata warga yang kesulitan, dan memastikan bantuan pendidikan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan,” tambahnya.
Selain itu, ia mengimbau masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan keluhan atau melaporkan kendala kepada instansi terkait, seperti Dinas Pendidikan setempat. “Ini adalah tanggung jawab bersama. Jika ada masalah, warga harus bersuara. Pemerintah akan lebih mudah membantu jika tahu di mana letak persoalan,” ujarnya.
Baca Juga:
Dibaca Juga : Wakil Bupati Simalungun Hadiri Peresmian Pabrik Baru Veda 3, Dorong Investasi di KEK Sei Mangkei
Muhaimin juga menyampaikan apresiasi terhadap pihak-pihak yang telah berupaya memberikan bantuan kepada keluarga-keluarga kurang mampu di Medan. Namun, ia menekankan bahwa solusi jangka panjang tetap membutuhkan kebijakan dan langkah konkret dari pemerintah.
“Pendidikan adalah kunci pembangunan bangsa. Jika kita ingin masa depan yang cerah, maka investasi terbaik adalah memastikan semua anak Indonesia, tanpa terkecuali, mendapatkan pendidikan berkualitas,” tutupnya.
Baca Juga:
Kasus ini kembali menjadi pengingat akan tantangan dalam mewujudkan pendidikan inklusif di Indonesia. Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah strategis untuk mencegah kasus serupa terjadi di wilayah lain
Artikel Terkait
