Terungkap! Ini Penyebab Silpa Rp74 Miliar di APBD Batu Bara 2025
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batu Bara melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Mei Linda Suryanti Lubis, memberikan penjelasan terkait viralnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp74 miliar, Kamis (2/4/2026).
Mei Linda menyebutkan bahwa Silpa tersebut merupakan akumulasi dari berbagai faktor selama pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, salah satu penyebab utama munculnya Silpa adalah adanya sisa pagu anggaran dari sejumlah kegiatan. Hal ini terjadi karena nilai penawaran dalam proses tender atau kontrak lebih rendah dibandingkan pagu anggaran yang telah ditetapkan.
Baca juga : Silpa APBD 2025 Rp74 Miliar Jadi Sorotan 6 Fraksi DPRD Batu Bara
“Kondisi ini mengakibatkan adanya sisa anggaran pada masing-masing kegiatan. Jika digabungkan dari seluruh OPD dan kecamatan, maka jumlahnya menjadi signifikan,” jelasnya.
Selain itu, Silpa juga dipengaruhi oleh masuknya dana transfer dari pemerintah pusat yang diterima setelah pengesahan Perubahan APBD (P-APBD).
Dana tersebut di antaranya berupa tunjangan guru untuk Tunjangan Hari Raya (THR), gaji ke-13, serta bantuan darurat dari Presiden pasca bencana.
Baca Juga:
“Karena dana transfer tersebut masuk pada akhir tahun anggaran, maka tidak memungkinkan untuk direalisasikan dalam waktu yang tersisa. Hal ini menyebabkan nilai Silpa menjadi cukup besar,” ujarnya.
Baca juga : APBD Simalungun Menyusut Tajam, DPRD Desak Tambahan Anggaran dari Pusat dan Provinsi
Mei Linda menegaskan bahwa Silpa juga memiliki fungsi penting dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama sebagai instrumen pengendalian defisit anggaran.
“Keberadaan Silpa dapat membantu Pemkab dalam menjaga keseimbangan anggaran pada tahun berikutnya serta memastikan likuiditas keuangan daerah tetap terjaga,” tambahnya.
Sebelumnya, enam fraksi di DPRD Batu Bara dalam pandangan umum terhadap LKPj Bupati, Selasa (31/3/2026), kompak menyoroti besarnya Silpa tersebut di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Sorotan tersebut kemudian menjadi perhatian publik dan viral di media massa serta media sosial.
Artikel Terkait
