Indonesia Kekurangan 50 Ribu Kepala Sekolah
Jakarta – Pemerintah tengah menghadapi tantangan besar dalam pemenuhan jabatan kepala sekolah di seluruh Indonesia. Berdasarkan data dari Kemendikdasmen, dari total 184.954 sekolah negeri, sebanyak 40.072 sekolah tidak memiliki kepala sekolah aktif. Selain itu, masih ada 26.909 sekolah yang dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) dan 13.163 lainnya sama sekali kosong dari pimpinan .
Dirjen GTKPG Nunuk Suryani menyampaikan bahwa total kekurangan calon kepala sekolah mencapai 50.971 orang, termasuk mengantisipasi pengisian jabatan untuk 10.899 kepala sekolah yang diproyeksikan pensiun sepanjang tahun 2025 . Provinsi dengan kebutuhan terbanyak tersebar di Jawa Barat (7.490), Jawa Tengah (6.881), dan Jawa Timur (6.513), sedangkan Sumatera Utara juga sedang kesulitan memenuhi posisi pimpinan di 2.948 sekolah.
Baca juga : Relevansi Kurikulum dan Kelembagaan Demi Transformasi Pesantren
Untuk mengatasi kekosongan ini, pemerintah telah merevisi Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 agar proses pengangkatan kepala sekolah menjadi lebih fleksibel—termasuk memperbanyak Calon Kepala Sekolah melalui program Kepemimpinan Sekolah, tanpa harus bergantung pada status sebagai Guru Penggerak .
Krisis kepemimpinan ini menuntut sinergi cepat antara pemerintah pusat dan daerah agar setiap sekolah mendapatkan kepala yang kompeten dan berkualitas.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat kebutuhan kepala sekolah di berbagai jenjang pendidikan di Indonesia masih kurang.
Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, dalam peluncuran Program Kepemimpinan Sekolah (KPS) yang digelar di Jakarta Pusat, Senin (23/6/2025).
Baca Juga:
“Kami masih membutuhkan sebanyak 50.971 kepala sekolah di seluruh Indonesia,” ujar Nunuk.
Ia menjelaskan, kekosongan tersebut disebabkan berbagai faktor. Salah satunya adalah pensiunnya sekitar 10.899 kepala sekolah pada 2025. Selain itu, lebih dari 40.000 posisi kepala sekolah belum terisi hingga saat ini.
Nunuk merinci, banyak sekolah di Indonesia masih belum memiliki kepala sekolah definitif. Jawa Barat menjadi provinsi dengan kebutuhan tertinggi, yakni 7.490 kepala sekolah, disusul Jawa Tengah dengan 6.881, dan Jawa Timur sebanyak 6.513 orang.
“Kondisi ini menunjukkan perlunya percepatan dalam menyiapkan dan menugaskan kepala sekolah melalui program strategis seperti Program Kepemimpinan Sekolah,” ucapnya.
Ia menambahkan, kekosongan kepemimpinan dapat berdampak serius terhadap mutu pengelolaan satuan pendidikan.
Untuk mengatasi persoalan ini, Kemendikdasmen meluncurkan Program Kepemimpinan Sekolah (KPS), yang bertujuan mencetak pemimpin pendidikan yang unggul, inklusif, adaptif, dan berkeadilan.
Program KPS dirancang untuk mencapai tiga tujuan utama: menyiapkan calon kepala sekolah, menyiapkan calon pengawas sekolah, dan meningkatkan kompetensi para pemimpin satuan pendidikan, termasuk kepala sekolah, pengawas, serta tenaga pendidikan lainnya.
Artikel Terkait
